[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edce3973-9b08-4c09-a717-3a4fef837cee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern. dan Pasar Tradisional","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern. dan Pasar Tradisional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern. dan Pasar Tradisional
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.831
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern. dan Pasar Tradisional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penataan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional harus mengacu pada ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Kabupaten Serang;\r\n b. bahwa untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penataaan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional perlu adanya pengaturan yang optimal agar keseimbangan usaha serta pemberdayaan usaha kecil dalam pengembangan kemitraan dapat terwujud dengan memperhatikan norma keadilan; \n UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2012, PP No. 44 Tahun 1997, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 42 Tahun 2007, Perpres No. 112 Tahun 2007, Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2008, Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2011, Perda Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2011, Perda Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2011. \n Perda ini mengatur tentang penataan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, maksud dan tujuan; 3. Waralaba; 4. Pusat perbelanjaan; 5. Toko Modern; 6. Pasar tradisional; 7. Kemitraan; 8. Perizinan; 9. Pelaporan; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. ketentuan lain-lain; 12. Sanksi; 13. Ketentuan Peralihan;14.Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Bupati mengenai permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2012 ini bertujuan untuk menata waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), serta mewujudkan keseimbangan usaha dan pemberdayaan usaha kecil melalui pengembangan kemitraan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur lokasi pendirian waralaba, pusat perbelanjaan, dan toko modern berdasarkan jenis usaha dan sistem jaringan jalan. Waralaba dan toko modern wajib menjual produk hasil daerah dan dilarang menjual minuman beralkohol di atas 5% serta makanan/minuman tanpa batas kadaluarsa. Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil minimal 10% dari luas bangunan.

Peraturan ini juga mengatur kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket, termasuk ketentuan pembayaran tunai atau dalam jangka waktu 15 hari dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan antara pemasok dan toko modern.

Peraturan ini juga mengatur perizinan, termasuk Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan semesteran kepada Dinas daerah.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau saat pendaftaran ulang.\n2. Izin Usaha Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis (maksimal 3 kali), pembekuan, hingga pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SERANG REGENCY
Number: 831
Year: 2012

REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
CONCERNING
MANAGEMENT OF FRANCHISES, SHOPPING CENTERS, MODERN STORES, AND
TRADITIONAL MARKETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SERANG,

Considering:

that the management of franchises, shopping centers, modern stores and traditional markets must refer to the provisions in the spatial plan and detailed spatial plan of Serang Regency;
that in order to create a conducive business climate in the management of franchises, shopping centers, modern stores and traditional markets, optimal regulation is needed so that business balance and empowerment of small businesses in the development of partnerships can be realized by paying attention to the norms of justice;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edce3973-9b08-4c09-a717-3a4fef837cee","actionData","errors"]