Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 6 Tahun 2012

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2012 ini bertujuan untuk menata waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), serta mewujudkan keseimbangan usaha dan pemberdayaan usaha kecil melalui pengembangan kemitraan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur lokasi pendirian waralaba, pusat perbelanjaan, dan toko modern berdasarkan jenis usaha dan sistem jaringan jalan. Waralaba dan toko modern wajib menjual produk hasil daerah dan dilarang menjual minuman beralkohol di atas 5% serta makanan/minuman tanpa batas kadaluarsa. Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil minimal 10% dari luas bangunan.

Peraturan ini juga mengatur kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket, termasuk ketentuan pembayaran tunai atau dalam jangka waktu 15 hari dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan antara pemasok dan toko modern.

Peraturan ini juga mengatur perizinan, termasuk Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan semesteran kepada Dinas daerah.

1. Semua perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau saat pendaftaran ulang. 2. Izin Usaha Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis (maksimal 3 kali), pembekuan, hingga pencabutan izin.