[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edc8e9e4-a1fd-423c-b77a-72f757d31e7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penaksiran Benda Sitaan yang Lekas Rusak dan Penurunan Nilai Limit dalam Pelaksanaan Lelang Ulang benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-11-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","67ca6d80-f62d-42d6-9884-28220e754a22","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_name","Peraturan KPK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Komisi Pemberantasan Korupsi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penaksiran Benda Sitaan yang Lekas Rusak dan Penurunan Nilai Limit dalam Pelaksanaan Lelang Ulang benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 3, BN 2022 (1166) : 13 hlm
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Penaksiran Benda Sitaan yang Lekas Rusak dan Penurunan Nilai Limit dalam Pelaksanaan Lelang Ulang benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6729)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengatur tentang penaksiran benda sitaan yang lekas rusak dan penurunan nilai limit dalam pelaksanaan lelang ulang benda sitaan KPK. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Penaksiran Benda Sitaan yang Lekas Rusak:\n
- Penaksir bertugas melaksanakan penaksiran dan penaksiran ulang benda sitaan dengan kriteria lekas rusak untuk penetapan Nilai Limit.
- Penaksir harus Pegawai Komisi yang memiliki kompetensi penaksiran atau pihak luar yang berkompeten jika pegawai komisi belum tersedia.
- Penaksiran dilaksanakan oleh tim Penaksir yang ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Komisi.
- Kriteria lekas rusak meliputi benda yang secara fisik cepat rusak, mudah kadaluarsa, atau nilainya cepat turun (contoh: barang elektronik tertentu, obat-obatan kadaluarsa, kendaraan bermotor).
- Tahapan penaksiran meliputi pengumpulan data awal, penghitungan penaksiran, penyusunan laporan, tinjauan laporan, dan penatausahaan laporan.
\n
Penurunan Nilai Limit pada Lelang Ulang:\n
- Penurunan Nilai Limit dapat dilakukan dalam lelang ulang benda sitaan yang tidak laku.
- Penurunan Nilai Limit dihitung berdasarkan laporan penilaian atau penaksiran yang masih berlaku.
- Penurunan Nilai Limit mempertimbangkan Nilai Pasar/Taksiran Pasar, Nilai Likuidasi/Taksiran Likuidasi, Faktor Risiko Lelang, dan kondisi lainnya.
- Penurunan dilakukan bertahap, dengan Nilai Limit awal sama dengan Nilai Pasar/Taksiran Pasar, kemudian dapat diturunkan dengan mempertimbangkan Faktor Risiko Lelang (maksimal 30% dari Nilai Pasar), tetapi tidak boleh lebih rendah dari Nilai Likuidasi/Taksiran Likuidasi.
- Jika setelah 3 kali lelang ulang benda sitaan tidak laku, penjualan dilakukan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.
\n

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
KPK. Seized Goods. Re-Auction. Appraisal.
No.1166, 2022

REGULATION
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2022
REGARDING
APPRAISAL OF SEIZED GOODS THAT ARE QUICKLY DAMAGED AND DECREASE IN LIMIT VALUE IN THE IMPLEMENTATION OF RE-AUCTION OF SEIZED GOODS
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

LEADERSHIP OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 8 paragraph (8) and Article 16 paragraph (3) of Government Regulation Number 105 of 2021 concerning the Auction of Seized Goods of the Corruption Eradication Commission, it is necessary to stipulate a Regulation of the Corruption Eradication Commission concerning the Appraisal of Seized Goods that are Quickly Damaged and the Decrease in Limit Value in the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edc8e9e4-a1fd-423c-b77a-72f757d31e7b","actionData","errors"]