[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","edacdc37-1bd2-45f1-82fb-1aeab48d7e19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:	\n \n Pembentukan Rumah Sakit Hqji Medan dilandasi oleh perjalanan historis dari peristiwa musibah terowongan Muassim di Mina Saudi Arabia, yang kemudian atas usul Presiden Republik Indonesia pada Tahun 1991 agar membangun Rumah Sakit Haji, maka pada Tanggal 28 Februari 1991 dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan Akte Notaris Alina Hanum Nomor 5 Tahun 1998 yang peresmiannya dilakukan pada tanggal O4 Juni 1992 oleh Presiden Republik Indonesia. Urusan kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pelayanan dasar, maka untuk menghindari kevakuman/stagnasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan penanganan dan pengelolaan urusan kesehatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara. \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; \r\n 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;\r\n 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008;\r\n 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\n 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; \r\n 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\n 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;\r\n 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;\r\n 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;\r\n10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;\r\n13, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;\r\n20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007;\r\n22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7SS/MENKES/ PE,R/IV/2011;\r\n23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008;\r\n24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008;\r\n25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.\r\n \n Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi, Kepegawaian dan Pengangkatan, Eselonisasi, Tata Kerja, Pembiayaan dan Aset, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012. \n 12 Hlmn; Penjelasan 6 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dibentuk dengan latar belakang historis pendirian Rumah Sakit Haji Medan yang dilandasi oleh musibah terowongan Muassim di Mina, Saudi Arabia. Tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk menghindari kevakuman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sakit Haji Medan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi:** RSU Haji Medan Provsu adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. RSU Haji Medan Provsu bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medis, perawatan, pencegahan, peningkatan, pemulihan, dan rehabilitasi kesehatan masyarakat umum, serta secara khusus melaksanakan pelayanan kesehatan Jemaah Haji.\n2. **Organisasi:** Struktur organisasi RSU Haji Medan Provsu terdiri dari Direktur, Wakil Direktur Administrasi dan Umum, Wakil Direktur Pelayanan Medis, Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Instalasi, dan Satuan Pengawas Intern (SPI).\n3. **Kepegawaian dan Pengangkatan:** Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur. Komite Medik, petugas Instalasi, dan Satuan Pengawas Intern diangkat, diberhentikan, dan ditetapkan oleh Direktur.\n4. **Eselonisasi:** Jabatan struktural di RSU Haji Medan Provsu diatur berdasarkan eselon, mulai dari eselon II.b untuk Direktur hingga eselon IV.a untuk Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.\n5. **Tata Kerja:** Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh unsur organisasi RSU Haji Medan Provsu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi.\n6. **Pembiayaan dan Aset:** Pembiayaan operasional RSU Haji Medan Provsu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Aset dan peralatan RSU Haji Medan Provsu yang berasal dari bantuan Pemerintah dan infaq, sedeqah, dan hibah ummat Islam dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.","transitional_provisions","1. Pada saat ditetapkannya status RSU. Haji Medan Provsu menjadi PPK BLUD, maka seluruh pegawai non PNS yang telah bekerja di Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara diangkat menjadi pegawai PPK BLUD, dengan masa kerja terhitung mulai tanggal sejak bekerja di Rumah Sakit Haji Medan.\n2. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai RSU. Haji Medan Provsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur.\n3. Sebelum PPK BLUD ditetapkan, seluruh pegawai non PNS tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA
NUMBER 11 OF 2014
on
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF HAJI GENERAL HOSPITAL MEDAN
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

Considering / Whereas:

that the establishment of Haji Hospital Medan is based on the historical journey of the Muassim tunnel disaster in Mina Saudi Arabia, which was then proposed by THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA in 1991 to build a Haji Hospital, then on February 28, 1991, the Haji Hospital Medan Foundation was established with Notary Deed Alina Hanum Number 5 of 1998, which was inaugurated on June 04, 1992 by THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that based on Article 7 paragraph (1) of Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Governmental Affairs between the Government, the Provincial Regional Government and the Regency/City

","pdf_url","/proxy/pdf?id=edacdc37-1bd2-45f1-82fb-1aeab48d7e19","actionData","errors"]