[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eda3292f-e4cc-4f7e-9bbc-b93cfd6d9bc6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Dumai","place_of_enactment","Dumai","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD. 2024/No. 2 Seri A
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan\r\nBelanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun\r\n2023; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022; \n Peraturan ini mengatur tentang APBD Tahun 2025. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;\n3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Dan Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);\n4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai untuk tahun anggaran 2025. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.\n\nAPBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.079.002.567.523,42, yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.100.002.593.458, yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 21.000.025.934,58, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.\n\nDalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dari belanja tak terduga dan alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DUMAI
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF DUMAI CITY
NUMBER 9 OF 2024
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DUMAI,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of article 314 paragraph (6)
of Law Number 23 of 2014 concerning
Regional Government and Article 104 paragraph (1) of the Regulation
Government Number 12 of 2019 Concerning Management
Regional Finance, the Regional Head is obliged to submit
Draft Regional Regulations regarding the Revenue Budget
Regional Expenditure (APBD) to the House of Representatives
Regional (DPRD) to obtain joint approval;
that the submission as referred to in letter a,
is carried out so that the Regional Regulation regarding the APBD for the Year
Fiscal Year 2025 does not conflict with interests
general and higher laws and regulations
higher;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eda3292f-e4cc-4f7e-9bbc-b93cfd6d9bc6","actionData","errors"]