[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed9af170-3630-4095-90ea-f7b6ecda3ea9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4, TLD NO.4, LL KAB. MELAWI: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 huruf h dan huruf j dan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Retribusi Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan Air \n UUD 1945 Psl 18 (6), UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 61 Tahun 2009, dan PP No. 69 Tahun 2010 \n Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Kepala Dinas, Pejabat, Badan, Pelayaran, Pelabuhan, Kepelabuhan, Kapal, Wajib Retribusi, Jasa Usaha, Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Surat Ketetapn Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Jasa, Retribusi Jasa Usaha, Pemungutan, dan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Isentif Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Sanksi Administratif; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Ketentuan Penutup dalam Perda ini menyatakan bahwa pada saat Perda ini mulai berlaku maka Perda Kabupaten Melawi No. 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan di air di Kabupaten Melawi. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang tugas Pemerintah dan Pembangunan.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Objek Retribusi**: Pelayanan kepelabuhan (dermaga, tanda masuk, penumpukan barang, sewa tanah dan bangunan) dan penyeberangan di air (kapal fery, longboat, speedboat) yang dikelola Pemerintah Daerah.\n- **Subjek Retribusi**: Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tersebut.\n- **Golongan Retribusi**: Digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.\n- **Tarif Retribusi**: Ditetapkan berdasarkan jenis jasa, frekuensi penggunaan, dan kapasitas muatan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak.\n- **Wilayah Pemungutan**: Di wilayah tempat pelayanan diberikan.\n- **Saat Terutang**: Saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n- **Tata Cara Pemungutan**: Tidak dapat diborongkan, menggunakan SKRD atau karcis.\n- **Insentif Pemungutan**: Dapat diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan.\n- **Tata Cara Pembayaran**: Dilunasi sekaligus paling lambat 15 hari setelah SKRD diterbitkan.\n- **Tata Cara Penagihan**: Melalui STRD jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, didahului surat teguran.\n- **Pengurangan, Keringanan, Pembebasan**: Dapat diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.\n- Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MELAWI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MELAWI REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGES FOR PORT AND CROSSING SERVICES ON WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 123 letters h and j and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charges for Port and Crossing Services on Water; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 34 of 2003 concerning the Establishment of Melawi Regency and Sekadau Regency in West Kalimantan Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 149, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed9af170-3630-4095-90ea-f7b6ecda3ea9","actionData","errors"]