[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed974675-4240-4f53-b6d2-37378b1ecea6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","effective_date","2023-11-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Program Pahlawan Ekonomi Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Sosial NO. 7, BN 2023 (910); 8 hlm
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Program Pahlawan Ekonomi Nusantara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), sebuah program untuk membangun jiwa kewirausahaan dan meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, dan/atau korban bencana. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial melalui usaha yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara mandiri (Berdikari).

\n\n

Sasaran Program PENA adalah perseorangan atau keluarga yang memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, kerentanan, keterpencilan, dan/atau menjadi korban bencana, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sasaran utama adalah KPM yang telah memiliki kesiapan untuk mandiri, potensi berkembang, semangat untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

\n\n

Bentuk bantuan Program PENA meliputi bantuan usaha, pelatihan, dan pendampingan. Batas nilai bantuan usaha ditetapkan oleh direktorat jenderal terkait. Mekanisme pelaksanaan Program PENA meliputi tahapan asesmen, penyusunan proposal, penetapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kelayakan calon KPM, penyusunan proposal dilakukan dengan pendampingan sosial, dan proposal yang layak akan ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, dan pendampingan diberikan untuk penguatan usaha KPM melalui akses kepada mitra pengembangan usaha.

\n\n

Pendampingan Program PENA dilaksanakan oleh direktorat yang membidangi Program PENA dengan dibantu oleh pendamping sosial. Pendamping sosial bertugas melakukan asesmen, mendampingi penyusunan proposal, pencairan dan pembelanjaan bantuan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta membantu pemantauan dan evaluasi. Pengaduan pelaksanaan Program PENA dapat dilakukan melalui Pusat Kendali, sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota. Sumber pembiayaan Program PENA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permensos No. 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129477/permensos-no-2-tahun-2019","584d6bf6-237e-4c11-90ff-626cea5bd429","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Permensos No. 2 Tahun 2026 tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344534/permensos-no-2-tahun-2026","61b5d723-f131-4748-901b-4e8d5e840953","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2023
ON
THE NUSANTARA ECONOMIC HERO PROGRAM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Whereas :

that the state guarantees citizens to be able to realize a prosperous life through the development of directed, integrated, and sustainable socio-economic capabilities;
that in order to build, maintain, and develop the socio-economic capabilities of poor families, vulnerable groups, underprivileged people, and/or people experiencing social risks by utilizing assets, self-potential, and local potential, empowerment efforts are needed through the nusantara economic hero program;
that the provisions in the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 2 of 2019 on Productive

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed974675-4240-4f53-b6d2-37378b1ecea6","actionData","errors"]