[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed86d13d-5d93-42cc-a119-785c5f133ee9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2016","number","64","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 64, LN. 2016 No. 316, TLN No. 6004, LL SETNEG : 15 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menyederhanakan dan menurunkan biaya perizinan. Kebijakan ini merupakan bagian dari Program Nasional Pembangunan 1 Juta Rumah, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan yang layak. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan perumahan, serta menetapkan standar dan prosedur pembangunan perumahan MBR. Badan hukum yang terlibat dalam pembangunan perumahan MBR diwajibkan untuk menyusun proposal yang mencakup perencanaan rumah, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta memenuhi persyaratan perizinan yang telah disederhanakan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tahapan pembangunan mulai dari persiapan, prakonstruksi, konstruksi, hingga pascakonstruksi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan MBR dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

","transitional_provisions","

Badan Hukum yang telah mengajukan proses pembangunan Perumahan MBR sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dapat diteruskan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Perizinan dan dokumen yang telah ada dalam rangka pembangunan Perumahan MBR tetap berlaku dan dapat digunakan untuk proses tahapan selanjutnya.

","sanctions","

Dalam hal persyaratan perizinan telah terpenuhi dan perizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Badan Hukum dapat menyampaikan kepada bupati/walikota untuk penerbitan izin. Jika izin tidak diterbitkan, sanksi administratif dapat dikenakan oleh gubernur atau menteri terkait.
Dalam hal persyaratan pertanahan telah terpenuhi dan perizinan tidak diberikan, Badan Hukum dapat menyampaikan kepada menteri terkait untuk penerbitan izin dan pemberian sanksi.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64 OF 2016
CONCERNING
DEVELOPMENT OF HOUSING FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to accelerate the provision of housing for low-income communities based on Article 13 letter g, Article 14 letter i, Article 15 letter n, and Article 54 paragraph (1) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Development of Housing for Low-Income Communities; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 28 of 2002 concerning Buildings (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed86d13d-5d93-42cc-a119-785c5f133ee9","actionData","errors"]