[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed7c196f-32e0-492f-a3fa-f19f9b91b99d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-09-10","effective_date","2024-09-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Balai Pengelolaan Ruang Kreatif
2024
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 9, BN 2024 (562); 7 hlm
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif \r\nberdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu dibentuk unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan ruang kreatif \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 24 Tahun 2019; PP Nomor 24 Tahun 2022; Perpres Nomor 96 Tahun 2019; Perpres Nomor 97 Tahun 2019; Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2021 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, lokasi, tugas, fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; tata kerja; pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2024. \n 7 hlm; hlm 1 sd 6 batang tubuh, hlm 7 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif. Latar belakang pembentukan Balai ini adalah untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Pembentukan unit pelaksana teknis ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Balai Pengelolaan Ruang Kreatif merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Balai ini berlokasi di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Tugas utama Balai adalah melaksanakan pengelolaan ruang kreatif serta pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif. Fungsi Balai mencakup penyusunan rencana, program dan anggaran; pengelolaan infrastruktur fisik dan teknologi informasi; pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif; pengembangan talenta dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; fasilitasi jejaring, konsultasi HKI, dan pemasaran produk/jasa ekonomi kreatif; urusan tata usaha, SDM, keuangan, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; serta evaluasi dan pelaporan.

Struktur organisasi Balai terdiri atas Subbagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Subbagian Tata Usaha bertugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan. Kepala Balai Pengelolaan Ruang Kreatif merupakan jabatan administrator eselon III.a, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas eselon IV.a. Pendanaan Balai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 9 OF 2024

ABOUT

ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE CREATIVE SPACE MANAGEMENT CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE TOURISM AND CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to develop the creative economy based on the mandate of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy and Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, it is necessary to establish a technical implementation unit that manages creative spaces;
that the establishment of a technical implementation unit as referred to in letter a has obtained approval from the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed7c196f-32e0-492f-a3fa-f19f9b91b99d","actionData","errors"]