[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed66aa96-610c-4354-b230-7d76ece1df88","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-05-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelarangan - Pelacuran - Dan - Perbuatan - Asusila
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelacuran dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan kesusilaan serta berdampak negatif terhadap kehidupan individu, keluarga dan bermasyarakat serta merendahkan harkat dan martabat manusia oleh karena itu perlu diberantas; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila; \n Pasal 18 ayat (6) UU RI 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU 2 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP RI No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 54 Tahun 2011; Perda No. 17 tahun 2007; Perda No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Yang Meliputi Ketentuan Umum, Perbuatan Pelacuran, Perbuatan Asusila, Kewajiban Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2015. \n 8 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberantas pelacuran dan perbuatan asusila di Kabupaten Sukabumi, mengingat perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan kesusilaan serta berdampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Peraturan ini melarang berbagai tindakan terkait pelacuran, seperti menawarkan diri, melacurkan diri, memesan pelacur, dan menyediakan tempat untuk kegiatan pelacuran. Selain itu, peraturan ini juga melarang perbuatan asusila, termasuk hubungan seksual di luar pernikahan dan hubungan sesama jenis. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan, penindakan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku pelacuran dan perbuatan asusila. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penutupan lokalisasi, pencabutan izin usaha tempat yang digunakan untuk pelacuran, serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti POLRI, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga lainnya. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelacuran dan perbuatan asusila, termasuk memberikan informasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf d, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c, Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
CONCERNING
PROHIBITION OF PROSTITUTION AND INDECENT ACTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that prostitution and indecent acts are acts that are contrary to religious norms, customs, and morality and have a negative impact on the lives of individuals, families and society and degrade human dignity and therefore need to be eradicated;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Prohibition of Prostitution and Indecent Acts;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Djawa Barat (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed66aa96-610c-4354-b230-7d76ece1df88","actionData","errors"]