[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed59e0a8-f7dc-4346-8797-17ee32113d40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 1 Tahun 2008","number","1","year","2008","published_date","2008-01-23","effective_date","2008-01-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMDes
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2008/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
ABSTRAK:	\n \n Dalam rengka peningkatan pelayan masyarakat, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif. Untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa kesejahteraab masyarakat desa sebagai diatur dalam Pasl 68 huruf a PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa salh satu Pendapatan Asli Desa berasal dari usaha desa., sehingga perlu segera menetapkan BUMDes dalam suatu Peraturan Daerah. \n UU No.27 Tahun 1959; UU No.34 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; No.58 Tahun 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.13 Tahun 2006; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2006; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.5 Tahun 2007. \n Peraturan ini memuat tentang BUMDes dengan batasan istilah diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, modal BUMDes, jenis usaha, pengelolaan BUMDes, Organisasi Badan Usaha, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2008. \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelayanan, pemberdayaan, partisipasi, dan peningkatan pendapatan asli desa.

Ketentuan substansial meliputi:

Pembentukan BUMDes: Setiap desa hanya dapat membentuk satu BUMDes, namun BUMDes dapat dibentuk oleh dua desa atau lebih melalui peraturan desa bersama.
Tujuan BUMDes: Meningkatkan pendapatan asli desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Modal BUMDes: Berasal dari tabungan masyarakat, modal sendiri yang diusahakan pemerintah desa, bantuan pemerintah, pinjaman lembaga keuangan, penyertaan modal pihak lain, dan kekayaan desa yang dipisahkan.
Jenis Usaha: Memanfaatkan potensi desa, pelayanan jasa (simpan pinjam, perkreditan, dll), penyaluran bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat, serta kegiatan perekonomian lainnya.
Pengelolaan BUMDes: Berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berkelanjutan, dan akseptabilitas.
Organisasi BUMDes: Terdiri dari Pemerintah Desa sebagai penasehat/komisaris dan masyarakat sebagai pelaksana operasional/direksi.

","transitional_provisions","1. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa dinyatakan tetap berlaku.\n2. Ketentuan peraturan dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.\n3. Ketentuan-Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha di Desa.\n4. Peraturan Desa yang mengatur tentang BUMDes minimal memuat hal-hal yang berkaitan :\na. Bidang dan Jenis Usaha;\nb. Pemodalan;\nc. Tugas Pengurus;\nd. Penghasilan dan Hak Pengurus;\ne. Laporan kegiatan usaha desa;\nf. Penggunaan laba.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 1 OF 2008
on
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDes)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the welfare of the village community through a service, empowerment and participatory approach;
That in order to increase the original village income, the welfare of the village community as stipulated in Article 68 letter a of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages states that one of the Original Village Incomes comes from village businesses;
that in order to follow up on the intentions of letters a and b above, it is necessary to immediately establish a Village-Owned Enterprise (BUMDes) which is regulated in a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 27 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed59e0a8-f7dc-4346-8797-17ee32113d40","actionData","errors"]