[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed57fcbd-5fc6-411d-bfbd-195ba8ababde","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD/2024/NO.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka agar kegiatan pembangunan di Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045,Dengan sistematika:\r\nKetentuan umum;\r\nVisi, misi, dan hubungan antar dokumen;\r\nSasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah;\r\nPengendalian dan evaluasi;\r\nPerubahan RPJPD;\r\nKetentuan peralihan;\r\nKetentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2024. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2025-2045. RPJPD ini merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 20 tahun mendatang. RPJPD disusun dalam bentuk visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan, dan tahapan pembangunan daerah, dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RTRW. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati, yang kemudian dijabarkan dalam RKPD. RKPD digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sasaran pokok, arah kebijakan, dan tahapan pembangunan daerah tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJPD Kabupaten. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian, kesenjangan signifikan, atau terjadi perubahan mendasar, kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah dan RKPD yang telah ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkan RPJMD dan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH HULU SUNGAI
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF NORTH HULU SUNGAI REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
ON
REGIONAL LONG-TERM DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2025-2045

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH HULU SUNGAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that based on the provisions of Article 13 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System, in order for development activities in the Region to run effectively, efficiently and on target, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Long-Term Development Plan for 2025-2045; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 on Extension of Formation of Level II Regions in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed57fcbd-5fc6-411d-bfbd-195ba8ababde","actionData","errors"]