[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed5117b2-cbf5-4e43-94ea-232982c3fd5d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bojonegoro","place_of_enactment","Bojonegoro","theme","Bangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan-gedung
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab Bojonegoro Tahun 2014 No 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:	\n \n sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang baik, tertib, secara administratif maupun teknis, maka perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro \n pasal 18 (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 5 tahun 1960, UU No 4 Tahun 1992, UU No 18 tahun 1999, UU No 28 Tahun 1999, UU No 28 Tahun 2002, UU No 32 Tahun 2004, UU No 38 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2010, UU No 1 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 20 Tahun 2011, UU No 2 Tahun 2012, PP No 24 Tahun 1997, PP no 27 Tahun 1999, PP No 28 Tahun 2000, PP No 36 Tahun 2005, PP No 26 Tahun 2008, PP No 38 Tahun 2011, Perpres No 73 Tahun 2011, PermenPU No 63 Tahun 1993, Permendagri No 7 Tahun 2006, PermenPU No 29 Tahun 2006, PermenPU No 30 tahun 2006, PermenPU No 5 Tahun 2007, PermenPU No 6 Tahun 2007, PermenPU No 24 Tahun 2007, permenPU No 26 tahun 2007, PermenPU No 10 Tahun 2008, PermenLH No 8 Tahun 2010, Permendagri No 32 Tahun 2010, Permendagri No 53 Tahun 2011, Perda Kab. Bojonegoro No 5 Tahun 1988, Perda Kab. Bojonegoro No 2 Tahun 2008 \n bangunan gedung di Kab. Bojonegoro meliputi fungsi dan klasifikasi bangunan, persyaratan bangunan, penyelenggaraan bangunan, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), peran serta masyarakat, sanksi dan denda, penyidikan serta ketentuan lainnya dalam penyelenggaraan bangunan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 76 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakangnya adalah pesatnya pembangunan yang memerlukan pengaturan untuk mewujudkan bangunan gedung yang sesuai fungsi, aman, sehat, nyaman, mudah diakses, terawat, dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang baik secara administratif maupun teknis.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan: Menetapkan fungsi bangunan (hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus) dan klasifikasinya (kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi bencana, lokasi, ketinggian, kepemilikan, letak menurut jalan).\n2. Persyaratan Bangunan: Mengatur persyaratan administratif (status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, perizinan gangguan, perizinan bangunan, perizinan lingkungan) dan teknis (tata bangunan dan kehandalan bangunan).\n3. Penyelenggaraan Bangunan: Mengatur kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan.\n4. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG): Membentuk tim ahli untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan.\n5. Peran Serta Masyarakat: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan pendapat dan mengawasi penyelenggaraan bangunan.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pemilik bangunan, serta pembinaan oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 beserta semua petunjuk pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:\na. izin mendirikan bangunan gedung yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku; dan\nb. bangunan gedung yang belum memperoleh izin mendirikan bangunan gedung setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, sudah harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembekuan sertifikat layak fungsi bangunan, pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan, dan/atau perintah pembongkaran bangunan.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BOJONEGORO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BOJONEGORO REGENCY
NUMBER 8 OF 2013
CONCERNING
BUILDINGS IN BOJONEGORO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOJONEGORO,

Considering:

that with the increasingly rapid development in Bojonegoro Regency, especially in building construction, regulations are needed so that in its implementation it can realize buildings that are in accordance with their function, guarantee safety, health, comfort, convenience for users, maintainability and are environmentally sound;
that in accordance with Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, the Regional Government and the community have an important role in realizing good and orderly building management, both administratively and technically;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Buildings in Bojonegoro Regency;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed5117b2-cbf5-4e43-94ea-232982c3fd5d","actionData","errors"]