[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed50f1f2-cea6-4560-a173-4cd398ecdd79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 18 Tahun 2011","number","18","year","2011","published_date","2011-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBINAAN - DAN - RETRIBUSI - IJIN - GANGGUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2011/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan dan Retribusi Ijin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkanya unadang - undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,maka perlu meninjau dan memperbaruhi peraturan daerah kota palembang nomor 3 Tahun 2006 tentang pembinaan dan retribusi izin tempat usaha,guna disesuaikan dengan ketntuan peruran perundang-undangan yang lebih tinggi \n Dasar hukum dalam perturan ini antara lain ;UU Gangguan (hinder ordonnantie)Stbl Tahun 1926 No 226 diubah dan di tambah dengan Stbl Tahun 1940 No 14 dan No 450;UU No 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1981;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 18 Tahun 2008;UU No 32 Tahun 2009;PP No 27 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010;PP No27 Tahun 1999;PP No 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2010;Perda No 44 Tahun 2002;Perda No 15 Tahun 2004;Perda No 6 Tahun 2008;Perda No 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2010;Perda No 6 Tahun 2011; \n Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Maksud dan Tujuan ,Perizinan,Jangka Waktu,Nama Objek dan Subyek Retribusi Golongan Retribusi,cara mengukur tingkat pengunaan jasa,Prinsif dan pasaran dalam penetapan tarif,wilayah pemungutan ,tata cara penbayaran retribusi ,pengurangan keringan dan pembebasan retribusi ,pengembalian kelebihan penbayaran,penagihan ,kadarluasa penagihan ,pembukuan dan pemeriksaan ,sanksi administratif,penyidikan,ketentuan peralihan, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan di berlakukannya peraturan Daerah ini ,maka peratuaran daerah kota palembang nomor 3 tahun 2006 tentang pembinaan retribusi izin tempat usaha (Lembaran daerah kota palembang tahun 2006 nomor 3 SERI C) berserta peratruran elaksanaannya,di cabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 14 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 3 SERI C) beserta peraturan pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur tentang pembinaan dan retribusi Izin Gangguan (HO). Latar belakang peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengharuskan peninjauan dan pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Tempat Usaha.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan, mewujudkan keteraturan, kebersihan, dan legalitas tempat kegiatan usaha. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan atau memperluas Izin Gangguan harus mendapat izin dari Walikota. Proses perizinan melibatkan pengajuan permohonan tertulis dengan persyaratan administrasi dan teknis tertentu, termasuk fotokopi KTP, akta notaris (bagi badan hukum), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), dokumen lingkungan hidup, peta lokasi, rekomendasi camat, dan lain-lain.

Peraturan ini juga mengatur tentang jangka waktu berlakunya izin, yang ditetapkan selama usaha masih berjalan dan tidak mengalami perubahan signifikan. Pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 tahun. Izin dapat dicabut jika diperoleh secara tidak sah, tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin, melanggar ketentuan izin, melakukan perluasan tanpa izin, memindahtangankan izin, tidak melakukan daftar ulang, atau memindahkan tempat usaha.

Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi Izin Gangguan, yang dipungut atas pelayanan pemberian izin untuk tempat usaha. Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, atau gangguan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Kota. Besaran retribusi ditetapkan berdasarkan jenis, lokasi, luas, koefisien, dan frekuensi, dengan formula yang berbeda untuk Izin Gangguan Ringan dan Izin Gangguan Berat.

","transitional_provisions","Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan ijin gangguan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALEMBANG
REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 18 OF 2011
CONCERNING
DEVELOPMENT AND RETRIBUTION OF NUISANCE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to review and update Palembang City Regional Regulation Number 3 of 2006 concerning Development and Retribution of Business Place Permits, in order to be adapted to the provisions of higher laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Development and Retribution of Nuisance Permit.

In view of:

Nuisance Ordinance (Hinder Ordonnantie) Stbl of 1926 Number 226 amended and supplemented by Stbl of 1940 Number 14 and Number 450;
Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed50f1f2-cea6-4560-a173-4cd398ecdd79","actionData","errors"]