[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed47deb8-b2a1-4121-8036-6c548bf2d094","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":-5,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021","number","37","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Program - Jaminan - Kehilangan - Pekerjaan
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 37, LN.2021/No.47, TLN No.6649, peraturan.go.id : 25 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai kepesertaan, iuran, manfaat, penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang terintegrasi dalam suatu sistem yang efektif, sumber pendanaan, dan sanksi administratif. JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai peserta dalam program JKP. Program JKP tersebut diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan. JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Penjelasan 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan perundang-undangan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini menetapkan penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). JKP diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat. Kepesertaan JKP wajib bagi Pekerja/Buruh yang memenuhi persyaratan usia dan hubungan kerja, serta telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial lainnya. Pengusaha wajib mendaftarkan Pekerja/Buruh dalam program JKP paling lambat 30 hari sejak mulai bekerja. Iuran program JKP sebesar 0,46% dari Upah sebulan, bersumber dari Pemerintah Pusat (0,22%) dan rekomposisi iuran JKK dan JKM. Manfaat JKP meliputi uang tunai (45% dari Upah untuk 3 bulan pertama, 25% untuk 3 bulan berikutnya), akses informasi pasar kerja (informasi lowongan kerja dan bimbingan jabatan), serta Pelatihan Kerja berbasis kompetensi. Hak atas manfaat JKP dapat diajukan paling banyak 3 kali selama masa usia kerja. Pengusaha yang tidak mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam JKP dan terjadi PHK wajib memenuhi hak Pekerja/Buruh berupa manfaat uang tunai dan Pelatihan Kerja, kecuali untuk usaha mikro. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penolakan pelayanan publik tertentu dapat dikenakan kepada Pengusaha yang melanggar ketentuan.","transitional_provisions","1. Integrasi data kepesertaan JKP oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.\n2. Dalam masa integrasi data, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pendaftaran kepesertaan JKP tanpa memperhatikan kepesertaan JKN.\n3. Jika setelah masa integrasi terdapat kepesertaan JKP yang tidak memenuhi persyaratan JKN, iuran yang telah dibayarkan Pemerintah Pusat akan diperhitungkan dalam pembayaran iuran JKP berikutnya.\n4. Pengelolaan aset dana jaminan sosial kecelakaan kerja dan dana jaminan sosial kematian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, diberlakukan untuk pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan sampai dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan aset dana jaminan sosial kehilangan pekerjaan.","sanctions","1. Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 23, Pasal 37 ayat (1), dan/atau Pasal 39 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.\n2. Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113],{"_114":115,"_116":117,"_36":118},"text","PP No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314623/pp-no-6-tahun-2025","30c426b5-49a9-4d3c-915b-9ccfa891f6f9","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE

REPUBLIC OF INDONESIA

No. 47, 2021

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 37 OF 2021

CONCERNING

THE IMPLEMENTATION OF THE JOB LOSS GUARANTEE PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed47deb8-b2a1-4121-8036-6c548bf2d094","actionData","errors"]