[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed2c96e0-0194-4f61-a713-7b64d1fa0061","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)","short_title","Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-03-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"5d28585c-8ee7-4586-a554-13242175531c","Ratifikasi Perjanjian Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGESAH-PERJANJIAN-EKSTRADISI-ANTARA-REPUBLIK-INDONESIA-DAN-REPUBLIK-SOSIALIS-VIETNAM
2015
Undang-undang (UU) NO. 5, LL SETNEG : 4 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional,bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional \n PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM) \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2015. \n - \n - \n 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengesahkan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2013. Latar belakang pengesahan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, mengingat kemajuan teknologi yang memudahkan pelaku kejahatan melarikan diri. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait kejahatan lintas negara.

Perjanjian ekstradisi ini memuat asas-asas penting, antara lain:

Ekstradisi dilaksanakan terhadap orang yang berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan.
Tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum menurut hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara minimal satu tahun.
Ekstradisi dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan tempat terjadinya tindak pidana, apabila akibatnya dianggap terjadi di wilayah Pihak Peminta.
Ekstradisi tidak dikabulkan untuk tindak pidana politik atau militer yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum.
Tidak ada kewajiban bagi suatu Pihak untuk mengekstradisi warga negaranya.
Ekstradisi dapat ditolak jika Pihak Diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana tersebut.
Orang yang diekstradisi tidak boleh diproses hukum atau dihukum di Pihak Peminta atas tindak pidana yang dilakukan sebelum penyerahan, kecuali dengan persetujuan Pihak Diminta atau jika orang tersebut tidak meninggalkan wilayah Pihak Peminta setelah diberi kesempatan.
Orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa atau mendapatkan pengampunan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2015
ON
RATIFICATION OF THE EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
(EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to achieve the goals of the State of the Republic of Indonesia to protect the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, and to promote public welfare, educate the nation's life, and participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice, the Government of the Republic of Indonesia as part of the international community establishes international relations and cooperation which are manifested in international agreements;
that advances in science and technology, especially transportation, communication and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed2c96e0-0194-4f61-a713-7b64d1fa0061","actionData","errors"]