[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed1ee3db-4f59-4c28-81fe-d5563962ddc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002","number","20","year","2002","published_date","2002-05-01","effective_date","2002-05-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Pajak Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak - parkir
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 67
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Parkir
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam upaya meningkatkan peran pengelola parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 maka perlu membentuk Perda tentang Pajak Parkir. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 17 tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda kab Bogor No. 25 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 7 tahun 2001. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Subkyek Dan Wajib Pajak, Dasar pengenaan Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan Masa Pajak Dan Saat Pajak Tehutang, Pendaftaran Dan Pendataan, Perhitungan Dan Penetapan, Pembayaran, Perhitungan Pajak, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Pembentukan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan Dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluarsaan Penagihan, Ketentuan Pidana, Penyidik , Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2002. \n 31 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Tempat Parkir (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 17 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengenakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir oleh pihak swasta atau masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang pajak parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran. Pemerintah Pusat dan Daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, lembaga internasional dengan asas timbal balik, dan kegiatan sosial keagamaan dikecualikan dari pajak ini. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar penggunaan tempat parkir, sedangkan wajib pajak adalah penyelenggara tempat parkir.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran untuk pemakaian tempat parkir, dengan tarif pajak sebesar 20%. Wajib pajak diwajibkan mendaftar dan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap, serta menyampaikannya paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jika wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan.

Bupati atau pejabat berwenang menetapkan pajak terutang jika wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri, atau tidak menyampaikan SPTPD. Dalam jangka waktu 5 tahun, Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar dan atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
Number: 67
Year 2002

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER: 20
YEAR: 2002
CONCERNING
PARKING TAX

Reproduced by
Legal Section of the Regional Secretariat
Bogor Regency
2002

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
Number: 67
Year: 2002

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 20 YEAR 2002
CONCERNING
PARKING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to increase the role of parking managers in the acceptance of original local revenue, it is necessary to implement a tax on the organization of parking spaces carried out by the community or the private sector;
that based on Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Parking Tax is a Regional authority whose regulation is stipulated by Regional Regulation;
that\n\n c. that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed1ee3db-4f59-4c28-81fe-d5563962ddc3","actionData","errors"]