[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed18447d-da71-4de5-9204-3269c2a40291","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-02-03","effective_date","2025-02-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan-perbankan
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 2, BN.2025 (6)/41 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, serta untuk memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pungutan dan penerimaan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya; \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara penghitungan dan pembayaran pungutan dan penerimaan lainnya, penagihan pungutan dan pengenaan sanksi administratif berupa denda, verifikasi penghitungan biaya tahunan, penyesuaian kewajiban pembayaran pungutan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan\r\nPungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan \r\nb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);\n2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6271).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tata cara pelaksanaan pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 serta memperkuat kewenangan OJK dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Peraturan ini mencakup pengelolaan rekening, penyetoran, perhitungan, dan penagihan pungutan, serta pengenaan sanksi administratif.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Pengelolaan Rekening dan Penyetoran:** Pungutan dan penerimaan lainnya wajib disetor ke Rekening OJK pada Bank Tempat Pembayaran setelah Wajib Bayar terdaftar pada aplikasi penerimaan OJK.\n2. **Jenis Pungutan:** Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, penelaahan atas rencana aksi korporasi, dan biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.\n3. **Perhitungan Biaya Pendaftaran Penawaran Umum:** Dihitung berdasarkan nilai emisi, dengan mekanisme konfirmasi nilai emisi dan penyesuaian pembayaran.\n4. **Perhitungan Biaya Tahunan:** Ditetapkan untuk berbagai jenis lembaga jasa keuangan dan profesi penunjang, dengan dasar perhitungan yang berbeda (misalnya, pendapatan, nilai aset).\n5. **Penagihan Pungutan:** Jika Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban pembayaran biaya tahunan, OJK memberikan surat tagihan yang memuat kewajiban membayar biaya tahunan dan pengenaan sanksi administratif berupa denda.\n6. **Verifikasi:** OJK dapat melakukan verifikasi terhadap kewajiban biaya tahunan secara rutin dan/atau khusus untuk memastikan pembayaran telah tercatat, ketepatan dasar perhitungan, dan ketepatan hasil perhitungan kewajiban.","transitional_provisions","1. Pengategorian piutang macet sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bagi Wajib Bayar yang telah mendapatkan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan telah memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi.\n3. Pihak yang melakukan kegiatan aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah mendapat izin dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dan termasuk dalam daftar Pihak yang dialihkan pengaturan dan pengawasan dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan maka Pihak tidak dikenai biaya perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.","sanctions","1. Keterlambatan pembayaran biaya tahunan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan, maksimal 48% dari Pungutan yang wajib dibayar.\n2. Selain denda, Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan dapat dikenai sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu.","revokes",[94,99,101],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan",{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 Tahun 2014","https://jdih.ojk.go.id/web/ViewPeraturan/Detail/eae52405-ccb4-b131-382e-40ca247c9d5b/00/00","229b5080-eb46-4463-860b-48ebf9ff694c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING LEVIES IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR
AND OTHER REVENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 18, Article 19, Article 24, Article 25 paragraph (2), Article 26 paragraph (2), Article 27 paragraph (2), Article 28 paragraph (5), Article 31 paragraph (5), Article 32 paragraph (4) of Government Regulation Number 41 of 2024 concerning the Work Plan and Budget of the Financial Services Authority and Levies in the Financial Services Sector, as well as to strengthen the authority of the Financial Services Authority in managing non-tax state revenue originating from levies and other revenues, it is necessary to establish a Financial Services Authority Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed18447d-da71-4de5-9204-3269c2a40291","actionData","errors"]