[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed0ec3ac-ab16-42e7-83eb-0b0d7821ef7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-TATA-CARA-PEMBENTUKAN-DAN-pENGELOLAAN-BADAN-USAHA-MILIK-DESA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No.2 Seri D 2011/TLD No.2 Seri D 2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan serta kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahaan melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, dipandang perlu\r\nmendorong Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;\r\nSesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; PP No. 38 Thn 2007; PP No. 72 Thn 2005; PP No. 79 Thn 2005; Perda Kab. Bangka No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip BUMDes; Pembentukan dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga; Susunan Organisasi dan Kepengurusan; Hak dan Kewajiban Pengurus; Permodalan dan Jenis Usaha; Tahun Anggaran dan Bagi Hasil Usaha; Keuntungan dan Kepailitan; Kerjasama; Mekanisme Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011. \n 20 hlm ( lamp 1 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bangka. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan kemampuan keuangan pemerintah desa melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan BUMDes: BUMDes dibentuk dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Pembentukan BUMDes harus melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam AD/ART.
Organisasi dan Kepengurusan BUMDes: Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa dan terdiri dari Penasehat (Kepala Desa), Direksi atau Pelaksana Operasional, dan Badan Pengawas.
Permodalan BUMDes: Modal BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan/atau kerjasama usaha dengan pihak ketiga.
Jenis Usaha BUMDes: Jenis usaha BUMDes meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, usaha pertanian dan perkebunan, serta industri kecil dan rumah tangga.
Tahun Anggaran dan Bagi Hasil Usaha: Tahun anggaran BUMDes menggunakan sistem kalender. Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha dan diputuskan atas dasar kesepakatan warga.
Kerjasama: BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga dengan persetujuan masing-masing pihak terkait.
Mekanisme Pertanggungjawaban: Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa, yang kemudian dilaporkan kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas dan Inspektorat Kabupaten Bangka.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.\n2. BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.","sanctions","1. Setiap pengurus BUMDes yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
GUIDELINES ON PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase the income of rural communities and the financial capacity of the village government in organizing government through rural community economic activities, it is deemed necessary to encourage the Establishment of Village-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the village;
that in accordance with the provisions of Article 2 of Minister of Home Affairs Regulation Number 39 of 2010 concerning Village-Owned Enterprises, the Regency Government stipulates a Regional Regulation on Guidelines on Procedures for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed0ec3ac-ab16-42e7-83eb-0b0d7821ef7f","actionData","errors"]