[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ece48683-d94c-46f6-a6dc-092ec2951405","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2015","number","5","year","2015","published_date","2015-08-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberdayaan - Usaha - Mikro - Kecil - dan - Menengah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5, TLD.2015/NO.37
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n 1. Bahwa Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Memiliki Peranan Penting Dalam Menopang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Khususnya Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Yang Adil Dan Merata Melalui Pembangunan Sistem Perekonomian Rayat Sebagaimana Diamanatkan Dalam Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\n2. Bahwa Dalam Rangka Menopang Ketahanan Ekonomi Masyarakat Diperlukan Dukungan Pemerintah Daerah Untuk Memberikan Proteksi Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Agar Terhindar Dari Persaingan Usaha Yang. Ketat Dari Pelaku Usaha Bermodal Besar. \n Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. Tahun 1999; sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 \n Ketentuan Umum, Azas Dan Tujuan, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan, Pelaksanaan, Koordinasi Dan Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Dan Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Usaha, Kemitraan Dan Jaringan Usaha, Pembiayaan Dan Penjaminan, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015. \n Ketentuan Mengenai Tata Cara Monitoring Dan Evaluasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 33 Diatur Dalam Peraturan Walikota \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM agar tangguh dan mandiri dalam membangun perekonomian daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk merespon kebutuhan pemberdayaan UMKM yang lebih terfokus dan komprehensif, mengingat peran strategis UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, mengembangkan kemampuan UMKM, dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Pelaksanaan Pemberdayaan: Dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Pemerintah Daerah dapat melaksanakannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Koordinasi: Pelaksanaan pemberdayaan wajib berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi UMKM, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dibentuk Tim Terpadu dengan Keputusan Walikota.
Perlindungan Usaha: Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan usaha kepada UMKM, termasuk mencegah penguasaan pasar, memberikan perlindungan atas usaha strategis, memberikan perlindungan dalam aspek pemasaran, dan memberikan bantuan konsultasi hukum.
Penumbuhan Iklim Usaha: Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi usaha, dan dukungan kelembagaan.
Pengembangan Usaha: Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang bahan baku, teknologi produksi, desain produk dan kemasan, pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
Kemitraan dan Jaringan Usaha: UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan dan membentuk jaringan usaha. Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.
Pembiayaan dan Penjaminan: Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM. Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Usaha Besar/Asing juga menyediakan pembiayaan melalui penyisihan laba atau anggaran tanggung jawab sosial.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BONTANG
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 5 OF 2015
ABOUT
EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

Considering :

that Micro, Small, and Medium Enterprises have an important role in supporting the economic resilience of the community, especially to realize fair and equitable welfare through the development of a people's economic system as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to support the economic resilience of the community, the support of the Regional Government is needed to provide protection to Micro, Small, and Medium Enterprises in order to avoid intense business competition from large-capital business actors;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Empowerment of Micro, Small, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ece48683-d94c-46f6-a6dc-092ec2951405","actionData","errors"]