[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecd95312-4cac-4d9f-b068-3b5d61c6ec41","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam pelaksanaan APBD perlu didukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; \r\nSesuai dengan Pasal 151 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.\r\n \n UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; Perda No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008. \n Perda ini mengatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, meliputi: maksud dan tujuan; kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; azas umum dan struktur apbd; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan APBD; laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; penatausahaan keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; kekayaan dan kewajiban; pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. \n Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kota Jambi No. 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Jambi No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Perda Kota Jambi tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \r\n \n Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. \n 41 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 03)\n2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Walikota sebagai kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan Kepala SKPD.\n2. **Struktur APBD:** APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.\n3. **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah setelah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.\n4. **Pelaksanaan APBD:** Pelaksanaan APBD harus didasarkan pada prinsip hemat, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pengeluaran belanja harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.\n5. **Penatausahaan Keuangan Daerah:** Pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran, dan pihak yang menguasai uang/barang daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n6. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:** Kepala SKPD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan. PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.","transitional_provisions","1. Ketentuan dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, kebijakan dan pedoman pengelolaan, penghapusan barang milik daerah, serta struktur kelembagaan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAMBI
JAMBI CITY REGULATION
NUMBER 8 OF 2012
on
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

Considering / Whereas :

that in the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget, it is necessary to support effective, efficient, transparent and accountable regional financial management;
that in accordance with Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management, it is deemed necessary to establish the main principles of regional financial management;
to fulfill the intentions in letters a and b above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 9 of 1956 on the establishment of Large City Autonomous Regions within the Central Sumatran Provincial Region (State Gazette of the Republic of Indonesia 1956 Number 20);
Law Number 28 of 1999 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecd95312-4cac-4d9f-b068-3b5d61c6ec41","actionData","errors"]