[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecd6b85d-51b7-4e1c-9579-1aba49f71b04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-09-25","effective_date","2020-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blitar","place_of_enactment","Kanigoro","theme","Perubahan Kedua atas Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 6/C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka untuk meningkatkan\r\n\tpelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;\r\nb.\tbahwa Rumah Sakit Umum Daerah Srengat telah terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar\r\n\tNomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat, sehingga perlu penerapan tarif\r\n\tretribusi jasa umum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;\r\nc.\tbahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum\r\n\tsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\n\tDaerah Nomor 23 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu\r\n\tdiubah dan disesuaikan;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 28 Tahun 1999; \r\nUU No 36 Tahun 1999;\r\nUU No 29 Tahun 2004;\r\nUU No 38 Tahun 2004;\r\nUU No 26 Tahun 2007;\r\nUU No 18 Tahun 2008;\r\nUU No 44 Tahun 2009;\r\nUU No 22 Tahun 2009;\r\nUU No 25 Tahun 2009;\r\nUU No 28 Tahun 2009;\r\nUU No 36 Tahun 2009;\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;\r\nUU No 38 Tahun 2014;\r\nUU No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010;\r\nPP No 43 Tahun 1993;\r\nPP No 55 Tahun 2012;\r\nPP No 81 Tahun 2012; \r\nPP No 12 Tahun 2017;\r\nPP No 2 Tahun 2018;\r\nPP No 12 Tahun 2019;\r\nPerpres No 112 Tahun 2007;\r\nPerpres No 77 Tahun 2015;\r\nPerpes No 97 Tahun 2017;\r\nPermendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;\r\nPermendagri No 6 Tahun 2007;\r\nPeraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009; \r\nPermenkes No 416/MENKES/PER/II/2011;\r\nPermenkes No 2562/MENKES/PER/XII/2011;\r\nPermenkes No 85 Tahun 2015 ;\r\nPermenkes No 89 Tahun 2015;\r\nPermenkes No 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No 6 Tahun 2018;\r\nPermenkes No 72 Tahun 2016;\r\nPermenhub No PM 33 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No PM 30 Tahun 2020;\r\nPermendag No 67 Tahun 2018;\r\nPermendag No 68 Tahun 2018; \r\nKeputusan Menteri Perhubungan No KM 63 Tahun 1993;\r\nKeputusan Menteri Perhubungan No KM 66 Tahun 1993;\r\nKepmenkes No 359/MENKES/SK/IV/2002;\r\nKepmenkes No 364/MENKES/SK/IV/2002;\r\nPermenkes No 40 Tahun 2012;\r\nPermenhub No PM 133 Tahun 2015;\r\nPermendagri No 3 Tahun 2019;\r\nPerda Prov Jawa Timur No 3 Tahun 2008;\r\nPerda Kab. Blitar No 23 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017;\r\nPerda Kab. Blitar No 10 Tahun 2016;\r\nPerda Kab. Blitar No 8 Tahun 2019;\r\nPerda Kab. Blitar No 1 Tahun 2020. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1/C) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah; 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, ayat (2) dihapus; 4.\tKetentuan Pasal 4A diubah; 5. Ketentuan Pasal 5 diubah; 6.\tKetentuan Pasal 6 diubah; 7.\tDi antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6A, 6B, 6C, dan 6D; 8.\tKetentuan Pasal 7 diubah; 9.\tKetentuan huruf b Pasal 8 diubah; 10. Ketentuan Pasal 9 diubah; 11. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A; 12. Ketentuan Pasal 10 diubah; 13. Ketentuan Pasal 11 diubah; 14. Ketentuan Pasal 12 diubah; 15. Ketentuan Pasal 13 diubah; 16. Ketentuan Pasal 14 diubah; 17. Ketentuan Pasal 15 diubah; 18. Ketentuan Pasal 16 diubah; 19. Ketentuan Pasal 16A diubah; 20. Ketentuan Pasal 17 diubah; 21. Ketentuan Pasal 18 diubah; 22. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah; 23. Ketentuan Pasal 20 diubah; 24. Ketentuan Pasal 21 dihapus; 25. Ketentuan Pasal 22 dihapus; 26. Ketentuan Pasal 23 dihapus; 27. Judul Paragraf 12 Bagian Kedua A Bab II diubah; 28. Ketentuan Pasal 24 diubah; 29. Judul Paragraf 13 Bagian Kedua A Bab II diubah; 30. Ketentuan Pasal 25 diubah; 31. Ketentuan Pasal 26 diubah; 32. Ketentuan Pasal 27 diubah; 33. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 28 diubah; 34. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 29 diubah; 35. Ketentuan Pasal 50 diubah; 36. Ketentuan Pasal 63 diubah; 37. Ketentuan Pasal 70 diubah; 38. Lampiran I diubah; 39. Lampiran II diubah; 40. Lampiran IV diubah; 41. Lampiran VIII diubah; 42. Lampiran IX dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan terkini. Perubahan ini mencakup penerapan tarif retribusi jasa umum untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat yang baru didirikan, serta penyesuaian tarif retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, jasa pengujian kendaraan bermotor, tera/tera ulang, dan parkir di tepi jalan umum. Ketentuan substansial meliputi perubahan pada definisi istilah-istilah dalam peraturan, penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Srengat berdasarkan kelas perawatan (VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III), serta penyesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Peraturan ini juga mengatur tentang pemanfaatan pendapatan retribusi untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BLITAR
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLITAR REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
ABOUT
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 23 OF 2011
CONCERNING
GENERAL SERVICE FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLITAR,

Considering:

that regional retribution is one of the sources of regional income in order to improve services to the community and regional independence;
that Srengat Regional General Hospital has been established through Blitar Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the Establishment of Srengat Regional General Hospital, so it is necessary to apply general service retribution rates to improve services to the community;
that several provisions in Regional Regulation Number 23 of 2011 concerning General Service Retribution as amended by Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Amendments to Regional Regulation Number 23 of 2011 are no longer in accordance with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecd6b85d-51b7-4e1c-9579-1aba49f71b04","actionData","errors"]