[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecd15d4e-e82c-4511-b5c3-b09e7776bb7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","Pengelolaan Arsip Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN ARSIP DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Arsip Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis, meliputi penyajian informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP 27 Tahun 1983; PP No. 87 Tahun 1999; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 1 Tahun 2007; Kepres No.105 Tahun 2004; Permen PAN nomor PER/3/M.PAN/3/2009; Permendagri No.78 Tahun 2012; Peraturan Bersama KEpala Arsip Nasional Republik Indonnesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009; Perda Kab Sekadau No.8 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, Keewenangan, Penyelenggaraan Kearsipan, Kerjasama, Pendanaan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait kearsipan. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip sebagai bukti pertanggungjawaban daerah, ketersediaan arsip yang autentik, pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam sistem kearsipan daerah. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan norma, standar, dan pedoman kearsipan, melakukan pengawasan, serta menyediakan dana untuk penyelenggaraan kearsipan.

Penyelenggara kearsipan terdiri atas SKPD, Lembaga Kearsipan, BUMN/BUMD, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Pengelolaan arsip meliputi arsip dinamis (vital, aktif, inaktif) dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sementara pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Bupati menetapkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. SKPD wajib melaksanakan pemeliharaan arsip vital dan menyerahkan duplikasinya kepada Lembaga Kearsipan. Penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, dan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan.

Pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Lembaga Kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis dari berbagai pihak dan membuat Daftar Pencarian Arsip (DPA). Akses arsip statis dijamin bagi pengguna arsip dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural, arsiparis, dan fungsional umum. Bupati melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia kearsipan. Pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan wajib menyediakan prasarana dan sarana sesuai standar. Lembaga Kearsipan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudahan penyediaan informasi kearsipan.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana alam dan sosial. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kearsipan. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama bidang kearsipan dengan berbagai pihak. Pendanaan penyelenggaraan kearsipan dialokasikan dalam APBD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, atau penundaan kenaikan pangkat.\n2. Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan gaji, atau penurunan pangkat.\n3. Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, atau pembebasan dari jabatan.\n4. Setiap pejabat dan/atau pelaksana pencipta arsip yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi adminitratif berupa teguran terulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perda Kab. Sekadau No. 10 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 4 2015 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/324147/perda-kab-sekadau-no-10-tahun-2022","7d2cabcc-dc22-4119-86de-7a95cf7a22ec","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ARCHIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n

Considering:

that archives as a source of information and evidence of accountability of the regional government have very important and strategic value and meaning, including the presentation of information on the implementation of the Regional Government, policy formulation and decision making;
that in order to support the realization of good and clean regional governance, protection of civil rights and improvement of the quality of public service, the management of regional archives of Sekadau Regency must be carried out in a comprehensive, integrated and sustainable archives administration system;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecd15d4e-e82c-4511-b5c3-b09e7776bb7b","actionData","errors"]