[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eccf2094-93e1-4850-9b1c-85d7a9e8e671","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2003","number","14","year","2003","published_date","2003-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan keuangan daerah
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2003/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan di Kabupaten Murung Raya harus\r\nmampu mendayagunakan semua potensi sumber dana\r\npembangunan yang tersedia untuk meningkatkan\r\nkesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari\r\nPihak Ketiga secara ikhlas dan tidak mengikat serta\r\nperolehannya tidak bertentangan dengan peraturan\r\nperundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau\r\nyang disamakan dengan uang maupun barang, baik\r\nmerupakan barang bergerak maupun tidak bergerak. \n Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02\r\nTahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03\r\nTahun 2003 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA DAN BENTUK SUMBANGAN;\r\nBAB III\r\nPERSETUJUAN;\r\nBAB IV\r\nPENGELOLAAN;\r\nBAB V\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB VI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Latar belakangnya adalah untuk mendayagunakan potensi sumber dana pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat ikhlas, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.

Ketentuan substansial mencakup:

Penerimaan sumbangan harus mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.
Bupati atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Pendapatan Daerah) berwenang menerima sumbangan. Bupati juga dapat menunjuk instansi lain dengan Keputusan Bupati.
Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah. Sumbangan berupa barang yang sebelumnya dibebani kewajiban, kewajiban tersebut tetap menjadi beban pihak ketiga.
Setiap penerimaan sumbangan dicatat sebagai barang inventaris Pemerintah Daerah.
Hasil penerimaan sumbangan dicantumkan dalam APBD dan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.
Barang-barang dari sumbangan menjadi Kekayaan Daerah dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
Semua sumbangan selain uang harus didaftarkan sebagai aset Kekayaan Daerah.

","transitional_provisions","1. Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2003
CONCERNING
THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO
THE REGIONAL GOVERNMENT OF MURUNG RAYA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that development in Murung Raya Regency must be able to utilize all potential sources of development funds available to improve the welfare of the community;
that the Regional Government may accept contributions from Third Parties sincerely and without binding conditions, and whose acquisition does not conflict with prevailing laws and regulations, whether in the form of money or its equivalent, or goods, whether movable or immovable.
that to fulfill the above intentions, the acceptance of Third Party contributions to the Regional Government needs to be regulated and stipulated by a Regional Regulation

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eccf2094-93e1-4850-9b1c-85d7a9e8e671","actionData","errors"]