[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecc55910-dfc1-4a9b-b180-c87f225cb9c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Kabupaten Tapin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Kabupaten Tapin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin yang dibangun, dikelola, dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pengelolaan dan\r\npemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Tapin;bahwa pengaturan Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebagaimana diatur dalam Peraturan\r\nDaerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pasar dan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi\r\ndan perkembangan saat ini;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kabupaten Tapin. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan Di Kabupaten Tapin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;Golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingakat Penggunaan Jasa;Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Struktur dan Besarnya Tarif ;Penyesuaian Tarif;wilayah Pemungutan;Tata Cara Pemungutan;Tata Cara Pembayaran;Tata Cara Penagihan;Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;Kadaluarsa Penagihan;Insentif Pemungutan;Sanksi Administrasi;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar.\n2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pasar Grosir dan Pertokoan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah bahwa peraturan sebelumnya (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 dan Nomor 11 Tahun 2003) sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dibangun, dikelola, dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tapin.

Retribusi dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan pihak swasta). Obyek retribusi meliputi toko, kios, petak, warung, dan los. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas tersebut.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis, luas, dan lamanya pemanfaatan. Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan lokasi, jenis, luas, dan lamanya pemanfaatan. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Peraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan, tata cara pemungutan (tidak dapat dialihkan atau diborongkan), tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, dan insentif pemungutan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Kab. Tapin No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tapin","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174570/perda-kab-tapin-no-04-tahun-2021","936f38b0-e828-4530-9218-eb6a51140967","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
FEES FOR WHOLESALE MARKETS AND OR SHOPPING CENTERS
IN TAPIN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAPIN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Wholesale Market and/or Shopping Centers in Tapin Regency are built, managed, owned and controlled by the Regional Government, whose management and utilization are carried out in the best possible way for the benefit of the Regional Government and the Community of Tapin Regency;
that the regulation of Market Fees, Wholesale Markets and/or Shopping Centers as stipulated in Regional Regulation Number 10 of 2003 concerning Markets and Number 11 of 2003 concerning Fees for Wholesale Markets and Shopping Centers is no longer in accordance with current conditions and developments;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecc55910-dfc1-4a9b-b180-c87f225cb9c2","actionData","errors"]