[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecc25500-e315-4825-a5e2-a559526896af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-10-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGUJIAN - KENDARAAN BERMOTOR
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan tsensportasl jalan sehingga terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai diperlukan pengujian kendaraan bermotor ; bahwa pengujian sebagaimana tersebut huruf a diatas dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum, diperlukan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Norn or 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2008 \n PERDA ini mengatur mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor; Kewenangan Penandatanganan Buku Uji; Masa Uji; Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2009. \n 11 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2009 mengatur tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai melalui pengujian kendaraan bermotor yang menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan umum.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis kendaraan yang wajib diuji, yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Pengujian meliputi uji pertama kali, uji berkala, persetujuan izin uji ke luar daerah, persetujuan izin uji dari luar daerah, mutasi masuk dan keluar, serta penggantian buku uji atau tanda uji. Tata cara pelaksanaan pengujian diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Hak dan Kewajiban:

Pemilik kendaraan wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala. Persyaratan pengujian meliputi STNK, buku uji, sertifikat registrasi uji tipe kendaraan, surat izin trayek (untuk angkutan penumpang umum), surat terra tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki), dan KTP pemohon. Masa berlaku uji kendaraan bermotor adalah 6 bulan, kecuali jika terjadi kecelakaan atau perubahan bentuk kendaraan.

Kewenangan penandatanganan buku uji diatur, dimana halaman pertama buku uji ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati. Surat Izin Uji kendaraan bermotor ke Luar Daerah dan Mutasi ditandatangani Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD. Penetapan masa berlaku hasil uji dalam Buku Uji berkala ditandatangani oleh Penguji Penyelia atau pejabat yang ditunjuk dan mempunyai legitimasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KLATEN REGENCY GOVERNMENT
KLATEN REGENCY REGULATION
NUMBER 12 OF 2009
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE TESTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the smooth implementation of road transportation administration so as to realize adequate road traffic and transport, motor vehicle testing is required;
that the testing as referred to in letter a above is carried out in order to guarantee safety, environmental sustainability and public services, it is necessary to have regulations regarding the implementation of motor vehicle testing;
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Implementation of Motor Vehicle Testing;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecc25500-e315-4825-a5e2-a559526896af","actionData","errors"]