Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2015

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah untuk mengendalikan penerimaan dan pemberian gratifikasi oleh pejabat atau pegawai Kementerian Luar Negeri.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai unit nonstruktural yang bertugas mengendalikan gratifikasi. UPG bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal. Penerima gratifikasi meliputi Menteri, Wakil Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Setempat. Gratifikasi yang diterima harus dilaporkan, kecuali dalam beberapa pengecualian seperti pemberian dalam tugas kedinasan atau dari keluarga yang tidak menimbulkan konflik kepentingan. UPG bertugas menerima, menelaah, dan meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK serta melakukan pengawasan dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi.