[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ecae5754-f349-440d-b69a-8f774902608f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2023","number","12","year","2023","published_date","2023-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pohuwato","place_of_enactment","Marisa","theme","Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak PenyaDang Disabilitas
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD 2023 (12)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:\r\n1. Bahwa Penyandang Disabilitas merupakan Warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hak-hak tersebut wajib dilindungi;\r\n2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma sehingga hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan,\r\nPelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; \n Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2003;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;\r\n4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak Penyandang Disabilitas, Kewajiban Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Swasta, Peran Serta Masyarakat Dan Badan Usaha, Pemerintah Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Koordinasi, Bina Prestasi, Penghargaan, Perencanaan, Penyelenggaraan Dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023. \n Terdiri Atas 42 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Hal ini dilakukan untuk menjamin martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, meningkatkan taraf kesejahteraan yang lebih berkualitas, adil, bermartabat, serta mandiri, melindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, tindakan diskriminatif, dan pelanggaran hak asasi manusia, serta meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tanggung jawab pemerintah daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, penetapan kebijakan, program, dan kegiatan terkait, pengembangan sistem pendataan penyandang disabilitas, pemberian penghargaan, pengalokasian anggaran, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pengembangan diri, edukasi, dan pemanfaatan teknologi.

Peraturan ini juga mengatur berbagai hak penyandang disabilitas, termasuk hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi, berpindah tempat, kewarganegaraan, serta bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POHUWATO
THE PROVINCE OF GORONTALO

REGIONAL REGULATION OF POHUWATO REGENCY
NUMBER 12 OF 2023
ON
RESPECT, PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POHUWATO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Persons with Disabilities are Citizens
who shall have the same rights and obligations, roles and
positions based on the 1945 Constitution
and these rights must be
protected;
that in social and state life
Persons with Disabilities still experience various
forms of discrimination and stigma so that their rights
are not fully protected;
that based on Article 27 paragraph (1) of the Law
Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities,
the Regional Government is obliged to carry out planning,
organizing, and evaluating the implementation of
Respect, Protection and Fulfillment of rights
of Persons with Disabilities in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ecae5754-f349-440d-b69a-8f774902608f","actionData","errors"]