[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec9d574f-88f4-4a20-963d-7ca59063a591","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-01-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bea-perolehan-hak-atas-tanah-bangunan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkanUndang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Bea\r\nPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan\r\nkewenangan Daerah yang sebelumnya merupakan\r\nkewenangan Pemer intah Pusat ;\r\nb. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk\r\nmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin kepastian\r\nhukum dan kemandirian Daerah dalam meningkatkan Pendapatan\r\nAsli Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea\r\nPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008. \n Peraturan in mengatur pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum\r\nyang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi\r\natau Badan.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek, Subjek Pajak;\r\n3.\tDasar Pengenaan Dan Tarif Pajak;\r\n4.\tTata Cara Pemungutan Dan Wilayah Pemungutan;\r\n5.\tMasa Pajak Dan Saat Pajak Terutang;\r\n6.\tSurat Pemberitahuan Pajak Daerah Dan Tata Cara Penetapan Pajak;\r\n7.\tTata Cara Pembayaran Dan Penagihan;\r\n8.\tKeringanan Dan Pembebasan Pajak;\r\n9.\tTata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;\r\n10.\tKeberatan Dan Banding;\r\n11.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;\r\n12.\tKedaluwarsa Penagihan;\r\n13.\tSanksi Administrasi;\r\n14.\tPembukuan, Pemeriksaan Dan Pengawasan;\r\n15.\tInsentif Pemungutan;\r\n16.\tKetentuan Khusus;\r\n17.\tPenyidikan;\r\n18.\tKetentuan Pidana;\r\n19.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diterbitkan sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengalihkan kewenangan pemungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kemandirian daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai BPHTB, meliputi:

Objek dan Subjek Pajak: Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lainnya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tersebut.
Dasar Pengenaan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP.
Tarif Pajak: Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan BPHTB tidak dapat diborongkan dan dilakukan di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berlokasi.
Saat Pajak Terutang: Saat terutangnya pajak bervariasi tergantung jenis perolehan hak, misalnya pada jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
Sanksi: Pengaturan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan BPHTB.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pembayaran, penagihan, pembetulan, pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran, serta kedaluwarsa penagihan pajak. Selain itu, diatur pula mengenai pemeriksaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kepala kantor lelang Negara yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kepala kantor lelang Negara yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat(1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 untuk setiap laporan.\n3. Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2011 NUMBER 2

REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
THE DUTY ON ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHTS (BPHTB)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the collection of the Duty on Acquisition of Land and Building Rights is the authority of the Region which was previously the authority of the Central Government;
that in connection with the above and to improve services to the community, ensure legal certainty and regional independence in increasing Regional Original Income, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Duty on Acquisition of Land and Building Rights.

In view of:

Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec9d574f-88f4-4a20-963d-7ca59063a591","actionData","errors"]