[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec960bfd-f79c-4c10-9540-beb0e99c6e45","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008","number","17","year","2008","published_date","2008-07-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi Dan Tata Kerja
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2008/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38\r\nTahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara\r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten / Kota dan Peratura.n Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007 \r\ntentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diadakan\r\npenyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur\r\ntentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Semarang; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, perlu menetapkan !Peraturan Daerah Kabupatei'I Semarai'lg \r\ntentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang ; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nOrganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang\r\nyang meliputi\r\nPembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Organisasi Sekretariat DPRD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organlsasi adan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah dicabut. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang. \n\n Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Fungsi Sekretariat Daerah meliputi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi kebijakan, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.\n\nStaf Ahli Bupati terdiri dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan Staf Ahli Bidang Kemasyrakatan dan Sumber Daya Manusia. Staf Ahli bertugas memberikan telaahan di bidang masing-masing dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.\n\nSekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mengoordinasikan dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Fungsi Sekretariat DPRD meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, rapat-rapat DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli. Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian Persidangan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pejabat struktural yang ada pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, tetap menjalankan tugas sebagai pejabat struktural sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organlsasi adan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 17 OF 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE REGIONAL SECRETARIAT AND
SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs Between the Central Government, Regional Government of Provinces and Regional Government of Regencies/Cities and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus, it is necessary to adjust the Semarang Regency Regulation governing the Formation of the Organizational Structure and Work Procedures of the Semarang Regency Regional Apparatus;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec960bfd-f79c-4c10-9540-beb0e99c6e45","actionData","errors"]