[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec88c4c3-f48f-4140-ac0f-045615ed072b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-03-22","effective_date","2013-03-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan Masyarakat - pedoman Jaminan Pemeliharaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2013/4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa kesehatan dan perlindungan kesehatan merupakan hak dasar setiap warganegara serta pondasi untuk ketahanan dan kekuatan bangsa, sehingga setiap warganegara, masyarakat dan Pemerintah wajib memelihara kesehatan perorangan dan masyarakat; bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat; bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan membutuhkan sistem pembiayaan yang berkeadilan sosial, terjangkau, efisien, meliputi seluruh golongan masyarakat dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, Penyelenggara, Kepesertaan, Pemberi Pelayanan Kesehatan, Pembiayaan, Koordinasi, Kerjasama, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013. \n 21 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dibentuk dengan latar belakang bahwa kesehatan dan perlindungan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat melalui sistem pembiayaan yang berkeadilan sosial, terjangkau, dan efisien.

Peraturan ini mengatur kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan JPKM, yang meliputi pengelolaan, bimbingan, dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan. Penyelenggara JPKM adalah lembaga/badan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bertanggung jawab menyelenggarakan JPKM berdasarkan asas dan prinsip yang telah ditetapkan, mengupayakan perluasan cakupan kepesertaan, memberikan jaminan JPKM, dan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peserta JPKM meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan PBI, dengan kepesertaan yang bersifat wajib dan dilaksanakan secara bertahap. Setiap peserta memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif sesuai paket manfaat dan standar yang berlaku, serta berkewajiban memelihara kesehatan, membayar iuran, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan dan berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mematuhi mekanisme rujukan berjenjang, dan memberikan bantuan kepada peserta JPKM.

Pembiayaan JPKM terdiri dari iur biaya PBI yang ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta biaya pertanggungan yang ditanggung oleh penyelenggara JPKM. Koordinasi pengelolaan JPKM dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dengan BPJS dan pihak lain dalam penyelenggaraan JPKM, termasuk sosialisasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

","transitional_provisions","1. Dalam hal BPJS belum operasional di Daerah, maka penyelenggaraan JPKM dilaksanakan oleh Dinas, Rumah Sakit Daerah, Dinas yang membidangi kesehatan dan Rumah Sakit Daerah di Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 4 OF 2013
ON
GUIDELINES FOR COMMUNITY HEALTH MAINTENANCE GUARANTEE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that health and health protection are the basic rights of every citizen and the foundation for national resilience and strength, so that every citizen, community and Government are obliged to maintain individual and community health;
that the Government, the Provincial Government and the Regency/City Regional Government are obliged to provide accessibility to health services and provide health maintenance guarantees to the community;
that the provision of health services requires a socially just, affordable, efficient financing system, covering all groups of society in the form of health maintenance guarantees;
that based on the considerations as intended in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec88c4c3-f48f-4140-ac0f-045615ed072b","actionData","errors"]