[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec87b5b4-1398-4a9e-8c50-348aa6657de1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pandeglang","place_of_enactment","Pandeglang","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penataan pelayanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;\r\n b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 serta Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu; \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;2. UU No. 8 tahun 1981;3. UU No. 5 tahun 1984;4. UU No. 28 tahun 1999;5. UU No. 23 tahun 2000;6. UU No. 28 tahun 2002\r\n;7. UU No. 31 tahun 2004;8. UU No. 32 tahun 2004;9. UU No. 33 tahun 2004\r\n;10. UU No. 26 tahun 2007;11. UU No. 22 tahun 2009;12. UU No. 28 tahun 2009\r\n;13. UU No. 32 tahun 2009;14. UU No. 12 tahun 2011;15. PP No. 27 tahun 1983\r\n;16. PP No. 41 tahun 1993;17. PP No. 43 tahun 1993;18. PP No. 54 tahun 2002\r\n;19. PP No. 36 tahun 2005;20. PP No. 58 tahun 2005;21. PP No. 79 tahun 2005\r\n;22. PP No. 38 tahun 2007;23. PP No. 69 tahun 2010;24. PD Kab. Pandeglang No. 4 tahun 1986;25. PD Kab. Pandeglang No. 9 tahun 1997;26. PD Kab. Pandeglang No. 10 tahun 2007;27. PD Kab. Pandeglang No. 1 tahun 2008;28. PD Kab. Pandeglang No. 6 tahun 2008;29. PD Kab. Pandeglang No. 3 tahun 2011 \n 1.ketentuan umum;2.retribusi perizinan tertentu;3.prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;4.wilayah pemungutan\r\n;5.saat retribusi terutang;6.pemungutan retribusi perizinan tertentu;7.pengembalian kelebihan pembayaran;8.kadaluwarsa penagihan\r\n;9.tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi;10.pembukaan dan pemeriksaan;11.insentif pemungutan;12.peninjauan kembali tarif retribusi perizinan tertentu;13.penyidikan;14. ketentuan pidana;15.ketentuan peralihan\r\n;16.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2006 Nomor 18) sepanjang mengenai Retribusinya;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Kembali Peraturan Daerah yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2000 Nomor 24 Seri D);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha Perdagangan dan Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 Nomor 08 Seri B.2) sepanjang mengenai Retribusinya;\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 Nomor 09 Seri B.3);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 Nomor 10 Seri B.4) sepanjang mengenai Retribusinya;\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 Nomor 12 Seri B.6) sepanjang mengenai Retribusinya;\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2003 Nomor 16 Seri D.13) sepanjang mengenai Retribusinya;\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2004 Nomor 17 Seri C.2);\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 22) sepanjang mengenai Retribusinya;\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 23) sepanjang mengenai Retribusinya;\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 24) sepanjang mengenai Retribusinya;\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Pandeglang. Latar belakangnya adalah bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Setiap jenis retribusi memiliki objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, serta struktur dan besarnya tarif yang berbeda-beda. Peraturan ini juga mengatur prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, pembayaran, sanksi administratif, penagihan, pemanfaatan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pengurangan dan pembebasan retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, peninjauan kembali tarif, penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PANDEGLANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF PANDEGLANG REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANDEGLANG,

Considering:

that Certain Permit Retribution is a Regional levy as payment for certain activities of the Regional Government in the context of granting permits to individuals or legal entities which are intended for the development, regulation, control and supervision of activities for the utilization of space, use of natural resources, goods, infrastructure, facilities or certain facilities to protect the public interest, preserve the environment and is an important source of regional income to finance the implementation of regional government;
that in accordance with the provisions of Article 141 and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec87b5b4-1398-4a9e-8c50-348aa6657de1","actionData","errors"]