[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec86c351-3781-4ed6-bfdf-44ea7c7f6baf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-10-31","effective_date","2013-11-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi dan tata kerja dinas
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan dilimpahkannya kewenangan PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintahan Pusat ke Pemerintah Daerah menjadi Pajak Dearah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah;\r\n b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \n Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \n Menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013. \n Mengubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2010.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2011.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17 Tahun 2013 ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah dilimpahkannya kewenangan PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, yang mengharuskan penyesuaian organisasi dan tata kerja dinas daerah.

Perubahan utama dalam peraturan ini adalah perubahan ketentuan Pasal 27 yang mengatur susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Susunan organisasi yang baru terdiri dari:

Kepala Dinas
Sekretariat, dengan sub bagian: Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Pelaporan, Perencanaan dan Teknologi Informasi Keuangan
Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, dengan seksi: Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Keberatan, Penagihan dan Evaluasi
Bidang Pengelolaan Retribusi dan lain-lain Pendapatan Daerah, dengan seksi: Retribusi dan Lain-lain PAD, Pendapatan dan Bagi Hasil, Bagi Hasil Daerah Bawahan
Bidang Perencanaan Anggaran, dengan seksi: Penyusunan Kebijakan Keuangan, Penyusunan Anggaran, Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Bidang Akuntansi, dengan seksi: Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Akuntansi Bendahara Umum Daerah, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bidang Perbendaharaan, dengan seksi: Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pembinaan Keuangan
Bidang Asset dan Investasi Daerah, dengan seksi: Perencanaan dan Pendayagunaan, Pendataan dan Penilaian, Investasi Daerah dan Dokumentasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Dinas

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108},"text","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 17 OF 2013
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
SIJUNJUNG NUMBER 5 OF 2008 CONCERNING ORGANIZATION
AND GOVERNANCE OF REGIONAL AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the delegation of authority for PBB P2 and
BPHTB from the Central Government to the Regional Government
becoming a Regional Tax, the Regional Regulation of
Sijunjung Regency Number 5 of 2008 concerning the
Organization and Governance of the Regional Agency needs to be amended;
that based on the considerations as referred to
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
concerning the Third Amendment to the Regional Regulation of
Sijunjung Regency Number 5 of 2008 concerning the
Organization and Governance of the Regional Agency;

In view of:

Articl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec86c351-3781-4ed6-bfdf-44ea7c7f6baf","actionData","errors"]