[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec717c08-a3e2-4793-97da-345e5d6aa772","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-06-20","effective_date","2016-06-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkalis","place_of_enactment","Bengkalis","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN-UMUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat kabupaten Bengkalis yang tertib , tentram, nyaman , bersih dan indah, di perlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana daerah beserta kelengkapannya. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 12 Tahun 1956; 3. UU No. 8 Tahun 1981; 4. UU No. 14 Tahun 1992; 5. UU No. 23 Tahun 1992; 6. UU No. 23 Tahun 1997; 7. UU No. 39 Tahun 1999; 8. UU No. 2 Tahun 2002; 9. UU No. 23 Tahun 2006; 10. UU No. 26 Tahun 2007; 11. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 12. PP No. 6 Tahun 2010; 13. Perda Kabupaten Bengkalis No. 27 Tahun 1997; \n Dalam Peraturan Daerah ini berisi 16 (enam belas) Bab dan 64 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan; Tertib Jalur Hijau, Ruang Terbuka Hijau Dan Tempat Umum; Tertib Sungai, Saluran Kolam Dan Lepas Pantai; Tertib Lingkungan Hidup; Tertib Tempat Dan Usaha Tertentu; Tertib Bangunan; Tertib Sosial; Tertib Kesehatan; Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian; Tertib Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016. \n Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Penjelasan: 9 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah, serta melindungi warga dan prasarana daerah. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 sudah tidak sesuai dengan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:

\n\n

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan: Melarang tindakan yang merusak jalan, mengganggu lalu lintas, dan pungutan liar.
Tertib Jalur Hijau, Ruang Terbuka Hijau, dan Tempat Umum: Melarang penyalahgunaan fungsi jalur hijau dan tempat umum.
Tertib Sungai, Kolam, dan Lepas Pantai: Mengatur pemanfaatan sungai dan pantai serta melarang pencemaran.
Tertib Lingkungan Hidup: Melarang perburuan hewan dilindungi dan pemeliharaan ternak di lingkungan pemukiman.
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu: Mengatur izin tempat usaha dan kegiatan pedagang kaki lima.
Tertib Bangunan: Mengatur pendirian bangunan dan menara telekomunikasi.
Tertib Sosial: Melarang perbuatan asusila, perjudian, dan peredaran minuman beralkohol tanpa izin.
Tertib Kesehatan: Mengatur praktek pengobatan tradisional dan peredaran obat-obatan.
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian: Mengatur penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian.
Tertib Peran Serta Masyarakat: Mengatur pemasangan atribut di tempat umum dan partisipasi dalam menjaga ketertiban.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kewajiban administrasi kependudukan bagi warga dan pendatang.

","transitional_provisions","1. Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ayat (2) dan (4), 19, 20, 23, 24 ayat (2), 25 ayat (1), 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ayat (1), 42, 44, 47, 48, 50, 51, 52 ayat (2), 53, 54, 55 dikenakan pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling banyak Rp.50.000.000.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 16, 17 ayat (1) dan (3), 18, 21, 22, 30, 31, 41 ayat (2) huruf b, 43, 45, 46, 52 ayat (1) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Petugas yang tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran dikenakan hukuman disiplin kepegawaian.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BENGKALIS

RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKALIS REGENCY
NUMBER 1 OF 2016

ABOUT

PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BENGKALIS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize an orderly, peaceful, comfortable, clean and beautiful life for the people of Bengkalis Regency, it is necessary to have regulations in the field of public order that are able to protect citizens and regional infrastructure along with its completeness;
that the implementation of public order and public tranquility is the authority of the Regency government which in its implementation must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations;
that Regional Regulation Number 27 of 1997 concerning public order is no longer in accordance with the spirit and soul of regional government administration as well as changes and developments in the value system of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec717c08-a3e2-4793-97da-345e5d6aa772","actionData","errors"]