[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec5de6ce-2c43-4844-a2a6-057fab524bf1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandung","place_of_enactment","Bandung","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEARSIPAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2016/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG
ABSTRAK:	\n \n Arsip merupakan alat bukti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban serta merupakan salah satu aset Pemerintah Daerah. Untuk menunjang terselenggaranya sistem kearsipan yang dinamis, sinergis dan komprehensif, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1997; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 87 Tahun 1999; PP No 88 Tahun 1999; PP No 28 Tahun 2012; PERDA Provinsi Jawa Barat No 18 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nPenyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan sistematika berikut :\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup\r\n3.\tKewenangan dan Tanggung Jawab\r\n4.\tPenyelenggaraan Kearsipan\r\n5.\tPerlindungan dan Penyelamatan Arsip\r\n6.\tPeran Serta Masyarakat\r\n7.\tAutentikasi\r\n8.\tLarangan\r\n9.\tSanksi Administratif\r\n10.\tPenyidikan\r\n11.\tKetentuan Pidana\r\n12.\tPembinaan, Pengawasan dan Pengendalian\r\n13.\tKetentuan Peralihan\r\n14.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2016. \n 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan, serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kebijakan ini mengatur pengelolaan arsip dinamis dan statis, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip.

Peraturan ini menetapkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis, pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), pemusnahan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, autentifikasi arsip statis, pencarian arsip statis yang hilang, dan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan ini juga mengatur sumber daya manusia kearsipan, pengembangan organisasi kearsipan daerah, kerjasama dengan berbagai pihak, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, pendanaan, pembinaan kearsipan, dan pelayanan kearsipan. Selain itu, diatur pula mengenai perlindungan dan penyelamatan arsip, peran serta masyarakat, autentikasi arsip, larangan terkait pengelolaan arsip, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Dalam hal pimpinan unit kearsipan belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal unit kearsipan dan unit pengolah belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan pencipta arsip dan selanjutnya wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi administrasi.\n2. Jenis sanksi administratif meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi jabatan, pembebasan tugas, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat.\n3. Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah Daerah dikenakan pidana.\n4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kearsipan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG CITY
NUMBER 03 OF 2016
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF ARCHIVAL AFFAIRS WITHIN THE
BANDUNG CITY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF BANDUNG,

Considering:

that archives are evidence of the Government Agency Performance Accountability, a source of information and accountability material, and are one of the Regional Government's assets;
that in order to support the implementation of a dynamic, synergistic and comprehensive archival system, in the implementation of Regional Government and to realize good governance, the implementation of archival affairs is carried out in an integrated and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation of Bandung City concerning the Implementation of Archival Affairs within the Bandung City Government;

Remembering:

Artic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec5de6ce-2c43-4844-a2a6-057fab524bf1","actionData","errors"]