Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 14 Tahun 2015

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 6).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Banggai Laut. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis retribusi yang diatur meliputi:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Setiap jenis retribusi memiliki ketentuan mengenai nama, objek, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, serta struktur dan besarnya tarif retribusi. Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu. Wilayah pemungutan retribusi adalah di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Laut. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau kondisi tertentu seperti bencana alam.

(-)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan kelambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.