[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec397143-a739-4931-8b45-12804b9bac4a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi Ke Daerah Asal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-12-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunung Mas","place_of_enactment","Kuala Kurun","theme","Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi Ke Daerah Asal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/196
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi Ke Daerah Asal
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-\r\nUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan\r\nIbadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan\r\njemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari\r\ndebarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab\r\nPemerintah Daerah. \n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 tahun\r\n2008. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM; \r\nBAB II\r\nTUJUAN;\r\nBAB III\r\nRUANG LINGKUP;\r\nBAB IV\r\nSUMBER PEMBIAYAAN;\r\nBAB V\r\nPENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;\r\nBAB VI\r\nKETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Kabupaten Gunung Mas ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Gunung Mas. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menyatakan bahwa biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Kabupaten Gunung Mas ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Gunung Mas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas.
Biaya operasional dan transportasi tersebut dibebankan kepada Belanja Hibah.
Belanja Hibah diberikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas.
Kantor Kementerian Agama wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai.
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi diatur dengan Peraturan Bupati, dan besaran biaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GUNUNG MAS

REGIONAL REGULATION OF GUNUNG MAS REGENCY

NUMBER 8 OF 2013

CONCERNING

THE COST OF DEPARTURE AND RETURN OF HAJJ PILGRIMS
FROM THE REGION OF ORIGIN TO THE EMBARKATION POINT AND FROM THE DISEMBARKATION POINT
TO THE REGION OF ORIGIN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GUNUNG MAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 35 of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj, the cost of departure and return of Hajj pilgrims from the region of origin to the embarkation point and from the disembarkation point to the region of origin is the responsibility of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to regulate the cost of departure and return of Hajj pilgrims with a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 5 of 2002 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec397143-a739-4931-8b45-12804b9bac4a","actionData","errors"]