[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec233f13-28d9-4226-a154-8af8575dfc9b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lebak","place_of_enactment","Rangkasbitung","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana-induk-pembangunan-kepariwisataan-tahun-2016-2031
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan sebagai tindak lanjut perwujudan kawasan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2034 perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 10 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 50 Tahun 2011; Perpres No 63 Tahun 2014; Perda Kb.Lebak No 19 Tahun 2008; Perda Kab.Lebak No 2 Tahun 2014; Perda Kab.Lebak No 5 Tahun 2014. \n 1.Ketentuan Umum; 2.Asas dan Tujuan; 3.Pembangunan Kepariwisataan; 4.Pembangunan DPKP; 5.Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten Lebak; 6.Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Lebak; 7.Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lebak; 8.Pengawasan Dan Pengendalian; 9.Kawasan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus; 10.Ketentuan Lain-Lain; 11.Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menindaklanjuti perwujudan kawasan pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014–2034.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lebak untuk periode 2016-2031. RIPPDA bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam dan budaya, serta memajukan kebudayaan. Pembangunan kepariwisataan meliputi destinasi pariwisata, pemasaran, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Arah pembangunan mencakup pengembangan DPKL (Destinasi Pariwisata Kabupaten Lebak), pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan DPKL meliputi perwilayahan pembangunan, pembangunan daya tarik wisata (alam, budaya, buatan, religi), aksesibilitas pariwisata, prasarana dan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi. Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pengembangan pasar wisatawan, citra pariwisata, kemitraan pemasaran, dan promosi pariwisata. Pembangunan industri pariwisata meliputi penguatan struktur industri, peningkatan daya saing produk, pengembangan kemitraan usaha, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Indikasi program pembangunan kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJPD dan RPJMD, serta diawasi dan dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LEBAK
PROVINCE OF BANTEN
REGIONAL REGULATION OF LEBAK REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT MASTER PLAN
YEAR 2016-2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LEBAK,

Considering:	that to implement the provisions of Article 9 Paragraph (3) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and as a follow-up to the realization of tourism area based on Regional Regulation of Lebak Regency Number 2 of 2014 concerning the Spatial Plan of Lebak Regency for 2014–2034, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Tourism Development Master Plan;
In view of:	Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 10 of 2009 concerning Tourism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 11, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4966); Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec233f13-28d9-4226-a154-8af8575dfc9b","actionData","errors"]