[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec06a1ab-1d0c-4f9c-812a-dec50463497f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2022","number","11","year","2022","published_date","2022-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung Barat","place_of_enactment","Ngamprah","theme","Ketahanan Pangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pangan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2022/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketahanan Pangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan mandiri, dibutuhkan penyelenggaraan Ketahanan Pangan agar tercipta pangan yang cukup, terjangkau, bermutu, bergizi, dan halal. Dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya pengaturan ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan sebagai sub urusan pemerintahan bidang pangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketahanan Pangan Daerah. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kewenangan, Ketersediaan Pangan, Penganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan dan Bantuan Pangan, Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan, Pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, Keten tuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan mandiri melalui penyelenggaraan ketahanan pangan yang menciptakan pangan yang cukup, terjangkau, bermutu, bergizi, dan halal.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyediakan infrastruktur, menyalurkan pangan pokok, mengelola cadangan pangan daerah, menentukan harga minimum pangan lokal, mencapai target konsumsi pangan, menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan, menangani kerawanan pangan, dan mengawasi pangan segar.
Perencanaan pangan daerah yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah.
Pengembangan produksi pangan dengan bertumpu pada sumber daya lokal dan teknologi.
Penetapan Cadangan Pangan Daerah yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan Cadangan Pangan Masyarakat.
Upaya penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat.
Kesiapsiagaan dan penanggulangan krisis pangan.
Pengaturan distribusi pangan dan perdagangan pangan.
Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan.
Pembangunan sistem informasi pangan dan gizi.
Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketahanan pangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 57 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, larangan mengedarkan produk, penarikan/pemusnahan Pangan, penghentian produksi, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST BANDUNG REGENCY
NUMBER 11 OF 2022

ABOUT

REGIONAL FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANDUNG,

Considering:

that in order to realize quality, prosperous, and independent human resources, it is necessary to organize Food Security so that sufficient, affordable, quality, nutritious, and halal food is created;
that in order to realize the availability, affordability, and fulfillment of sufficient, safe, quality, nutritious and diverse food consumption that is evenly distributed throughout the West Bandung Regency and affordable by the public's purchasing power, it is necessary to regulate regional food security;
that food security as a sub-affair of government in the food sector, based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, is one of the mandatory government affairs that is the authority of the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec06a1ab-1d0c-4f9c-812a-dec50463497f","actionData","errors"]