[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ec05d5be-4733-4940-a37f-9766cb566e14","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-07-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-hutan produksi-hutan lindung
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mengoptimalkan fungsi hutan dan produktif dan terlindungi yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, perlu pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, dapat memberikan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 25 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kehutanan No P.6/Menhut-II/2009; Peraturan Menteri Kehutanan No P.6/Menhut-II/2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.98/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020. \n 35 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi hutan yang produktif dan terlindungi demi manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Pengelolaan hutan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan pengakuan terhadap kearifan lokal.\n\nKetentuan substansial mencakup pelaksanaan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi (termasuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan), rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, kerjasama daerah dalam pengelolaan hutan, serta monitoring dan evaluasi. Peraturan ini juga mengatur sistem informasi kehutanan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan pengelolaan hutan.\n\nPeraturan ini memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien, mencegah kerusakan kawasan hutan, mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan partisipatif, serta memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait lainnya.","transitional_provisions","1. Pemerintah Provinsi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh kawasan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.\n2. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin dan atau kemitraan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/221379/perda-prov-sumatera-selatan-no-1-tahun-2022","332c01f1-544f-4003-bab8-a69ec2a62a7b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2020
CONCERNING
MANAGEMENT OF PRODUCTION FOREST AND PROTECTION FOREST
IN SOUTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the function of
productive and protected forests that can
provide benefits for the environment, social,
cultural, and economic aspects, which are balanced and sustainable,
it is necessary to manage production forest and protection forest
in South Sumatra Province;
that sustainable management of production forest and protection forest
by considering cultural values and
local wisdom, can provide benefits that
are very important for the community, from the ecological,
economic, and social aspects;
that according to the provisions of Article 14 paragraph (1) of
Law Number 23 of 2014 concerning
Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ec05d5be-4733-4940-a37f-9766cb566e14","actionData","errors"]