[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebf6a5c6-b62e-47b3-9183-b52656b9130f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Malangbong","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2002","number","8","year","2002","published_date","2002-08-23","effective_date","2002-09-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Malangbong","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2002/17 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Malangbong
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2002. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Malangbong Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2009.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Malangbong. Latar belakangnya adalah untuk mengarahkan dan mengatur pembangunan di Kota Kecamatan Malangbong agar berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pertahanan keamanan dengan memanfaatkan ruang wilayah. RUTRK ini menjadi dasar pengaturan lokasi investasi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup struktur ruang kota dan pola pemanfaatan ruang kota. RUTRK Kecamatan Malangbong memiliki jangka waktu 10 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun. Masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang, serta berhak mengetahui rencana tata ruang kota dan menikmati manfaat ruang. Masyarakat juga berhak memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya akibat pembangunan sesuai rencana tata ruang. Di sisi lain, masyarakat wajib memelihara kualitas ruang, berlaku tertib dalam proses penataan ruang, dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.","transitional_provisions","1. Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada (eksisting) sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang, maka:\n a. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang maka kegiatan tersebut dapat diteruskan;\n b. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki izin dan dalam pelaksanaan mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang maka kegiatan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\n c. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaan tidak mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang maka kegiatan tersebut dapat diberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\n d. Bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin dan dalam pelaksanaannya mengubah perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang maka kegiatan tersebut harus dibongkar atau dihentikan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GARUT REGENCY REGIONAL GAZETTE
NUMBER 17 2002 SERIES E

GARUT REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 YEAR 2002
CONCERNING
GENERAL PLAN FOR URBAN SPATIAL PLANNING
MALANGBONG SUB-DISTRICT

WITH THE GRACE AND MERCY OF GOD
SUBHANAHUWATA 'ALA

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n

Considering :

that to direct and regulate the plan
development in the Malangbong Sub-District
Garut Regency in an efficient, successful,
harmonious, balanced, and sustainable manner in
order to improve the welfare of the community and
support security by
utilizing regional space, it is necessary to prepare a Plan
General Plan for Urban Spatial Planning;
that in connection with the matter in point a. above, then the General Plan for Urban Spatial Planning
is the arrangement of investment and
development locations carried out by the government,
the community and/or the business world;
that Regional Regulation of Garut Level II Region
Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebf6a5c6-b62e-47b3-9183-b52656b9130f","actionData","errors"]