[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebf42a3f-c02c-46cb-a393-3c566756a511","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","effective_date","2015-09-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk merencanakan dan mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dalam rangka pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat, laut dan udara, maka rencana tata ruang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang untuk jangka waktu 20 tahun dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035; bahwa Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000-2015 sudah berakhir masa berlakunya, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; \n PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015-2035, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Daerah; 3. Asas dan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah; 4. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah; 5. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah; 6. Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; 7. Kawasan Strategis Wilayah Daerah; 8. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah; 9. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah; 10. Kelembagaan; 11. Peran Masyarakat; 12. Sanksi Administratif; 13. Ketentuan lain-lain; 14. Ketentuan Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Peralihan; 17. Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2015. \n 115 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000-2015.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan struktur ruang dan pola ruang daerah yang efisien dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri. Kebijakan penataan ruang meliputi pengurangan kesenjangan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas jaringan prasarana, perlindungan kawasan lindung, pencegahan dampak negatif kegiatan manusia, peningkatan keterpaduan kegiatan budidaya, pengendalian perkembangan kegiatan budidaya, peningkatan fungsi kawasan lindung, pengembangan fungsi kawasan perekonomian, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.\n\nStrategi yang diterapkan mencakup peningkatan keterkaitan kota rawa sebagai pusat pertumbuhan, pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan utara dan kawasan yang belum terlayani infrastruktur, pengendalian perkembangan kota di pesisir dan bantaran sungai, serta mendorong kawasan perkotaan agar lebih kompetitif. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air juga menjadi fokus. Konservasi, rehabilitasi, dan restorasi kawasan lindung dilakukan bersamaan dengan penuntasan tata batas dan pengelolaan yang melibatkan masyarakat. Pencegahan kegiatan ilegal dan pencemaran di kawasan lindung menjadi prioritas, dengan upaya memperluas tutupan vegetasi dan mengurangi emisi karbon.\n\nPengembangan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra produksi, industri, perdagangan, dan kawasan rawan bencana juga ditekankan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, dengan pengembangan komoditas unggulan daerah dan mempertahankan kawasan pertanian pangan. Pembatasan perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan peningkatan daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana juga menjadi bagian dari strategi. Pengembangan ruang terbuka hijau dan kegiatan budidaya yang mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil juga diperhatikan.","transitional_provisions","1. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Paraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.\n2. Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.\n3. Dalam hal batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas alam sungai, pantai, atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.\n4. Izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.\n5. Dalam hal di dalam areal kawasan hutan terdapat izin usaha perkebunan, permukiman masyarakat, transmigrasi, jalan, jembatan (sarana dan prasarana pemerintah), plasma, tambak dan lain-lain serta rencana pengembangan wilayah, maka areal kawasan hutan tersebut pada lampiran peta RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 digambar dengan Outline.\n6. Dalam hal di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) atau areal kawasan nonhutan terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka Areal Penggunaan Lain (APL) atau areal kawasan nonhutan tersebut pada lampiran peta RTRWP Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 digambar dengan Outline.\n7. Areal yang telah digambar dengan Outline pada lampiran peta RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035 termasuk Outline pada peta tematik merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga lainnya.\n8. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada areal yang telah digambar dengan Outline diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n9. Dalam hal adanya rencana pembangunan strategis nasional dan pembangunan strategis daerah yang berada di dalam kawasan hutan di luar Outline yang telah ditentukan, maka perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutannya dapat diproses dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n10. Pengusahaan kawasan hutan, pengusahaan perkebunan dan pengusahaan pertambangan beserta fasilitasnya, yang telah berakhir masa konsesinya, dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah untuk pengembangan wilayah.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 144 dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 9 OF 2015
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
YEAR 2015 - 2035

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to plan and direct development in South
Kalimantan Province by utilizing regional space in a
resourceful, effective, harmonious, balanced and
sustainable manner in order to improve public welfare
and strengthen defense and security, it is necessary to
prepare a regional spatial plan;
that in order to realize the integration of development
between sectors, between regions/between regions, and
between levels of society, the regional spatial plan is a
guideline, reference and benchmark for spatial planning
directions and investment location directions for
development carried out by the government, the business
world and the community;
in the context of regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebf42a3f-c02c-46cb-a393-3c566756a511","actionData","errors"]