[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebe906b6-c584-4537-ba76-26362f6e1bef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6, TLD NO.336
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa hewan yang jenisnya beraneka ragarn sebagai\r\nkarunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa\r\nmempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan\r\nasal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi\r\nmanusia, dan karenanya pemanfaatan dan\r\npelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahtera-an\r\nmasyarakat;\r\nb. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu\r\ndiselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi\r\nkesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan\r\nsebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang\r\nmaju, berdaya saing, dan penyediaan pangan asal\r\nhewan yang a.man, sehat, utuh, dan halal;\r\nc. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan\r\notonomi daerah clan globalisasi, maka pengaturan\r\npenyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan\r\nbertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan,\r\nbarang dan jasa asal hewan secara rnandiri, berdaya\r\nsaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan\r\nkesejahteraan peternak dan masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\ndibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara\r\ntentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan\r\nHewan. \n I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3826);\r\n3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang\r\nPeternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara\r\nTahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 5015);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5059);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang\r\nPenolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan\r\nPengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia tahun 1977 Nomor 20, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang\r\nKesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan\r\nLcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang\r\nObat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\ntahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3509);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang\r\nKarantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\ntahun 2000 Nomor 161). \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : RUANO LINGKUP\r\nBAB III : PETERNAKAN\r\nBAB IV : PENGENDAL!AN PENYAKIT, OBAT, DAN\r\nPERALATAN KESEHATAN HEWAN\r\nBAB V : KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN\r\nKESEJAHTERAAN HEWAN\r\nBAB VI : PELAYANAN KESEHATAN HEWAN\r\nBAB VII : PEMBERDAYAAN PETERNAK, PERUSAHAAN PETERNAKAN\r\nDAN USAHA DI B!DANG KESEHATAN HEWAN\r\nBAB VIII : PENGEMllANGAN SUMBERDAYA MANUSIA\r\nBAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB X : KERJASAMA DAN KEMITRAAN\r\nBAB XI : PENELITiAN DAN PENGEMBANGAN\r\nBAB XII : SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XIII : PENYIDIKAN\r\nBAB XIV : KETENTUAN PIDANA\r\nBAB Xlll : KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XIV : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun\r\n2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003\r\nNomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 51 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Luwu Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta untuk mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Peternakan: Pengaturan mengenai benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan.
Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Hewan: Pengendalian penyakit hewan, penggunaan obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan.
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan: Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan, higiene dan sanitasi, serta kesejahteraan hewan.
Pelayanan Kesehatan Hewan: Pelayanan jasa laboratorium veteriner, medik veteriner, dan paramedik veteriner.
Pemberdayaan Peternak: Pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan.
Pengembangan SDM: Pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan terhadap peternak dan perusahaan peternakan.
Kerjasama dan Kemitraan: Kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta kemitraan dengan badan usaha.
Penelitian dan Pengembangan: Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

\n\n

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak, termasuk peternak, perusahaan peternakan, dan masyarakat umum. Kewajiban meliputi perizinan usaha peternakan, pemenuhan standar kesehatan hewan, dan menjaga ketertiban umum.

","transitional_provisions","1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LUWU
SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF LUWU UTARA REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
ABOUT
ORGANIZATION OF LIVESTOCK FARMING AND ANIMAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LUWU,

Considering:

that animals of various types, as a gift and mandate from God Almighty, have an important role in providing food of animal origin and other animal products as well as services for humans, and therefore their utilization and preservation needs to be directed towards the welfare of the community;
that to achieve this goal, it is necessary to organize animal health that protects the health of humans, animals, plants, and the environment as a prerequisite for the implementation of advanced, competitive livestock farming and the provision of safe, healthy, whole, and halal food of animal origin;
that with the development of circumstances, demands for regional autonomy and globalization, the regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebe906b6-c584-4537-ba76-26362f6e1bef","actionData","errors"]