[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebdd24e0-4f97-4c18-bf0c-702ab5b75e05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-02-14","effective_date","2025-02-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Kementerian Perhubungan
2025
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 4, BN 2025 (115) : 245 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 173 Tahun 2024. \n Permenhub ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital. Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 279 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 245 dan lampiran hlm 246 s.d. 279) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 ini bertujuan untuk menata organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang transportasi. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi Kementerian Perhubungan yang terdiri dari berbagai direktorat jenderal dan badan, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian. Setiap direktorat memiliki tugas dan fungsi spesifik, seperti perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma dan standar, serta pemberian bimbingan teknis. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permenhub No. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/226205/permenhub-no-17-tahun-2022","f1718dc2-5f8f-4c23-b463-d62715b424d9","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 4 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize an effective and efficient organization and work procedure to improve the performance of the duties and functions of the Ministry of Transportation, it is necessary to reorganize the organization and work procedure of the Ministry of Transportation;
that the reorganization of the organization and work procedure of the Ministry of Transportation has received written approval from the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and to implement the provisions of Article 50 of Presidential Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebdd24e0-4f97-4c18-bf0c-702ab5b75e05","actionData","errors"]