[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebcb90dc-4d2d-4a2c-8861-0cefc40aa7b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2020","number","10","year","2020","published_date","2020-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGUNAN-SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang efektif dan efisien \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah \n Metode Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan Daerah, Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. \n Mencabut Peraturan Bupati Berau Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 68) \n 82 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: \n1. Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 68).\n\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Pembangunan Daerah di Kabupaten Berau. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi dan sinergi pembangunan, menjaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Proses perencanaan melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kerangka pendanaan perencanaan pembangunan daerah diutamakan dari APBD, dengan sumber lain yang sah bersifat menyesuaikan dan menyelaraskan dengan kebijakan pusat dan provinsi. Peraturan ini juga mengatur tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 31:\n1. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.\n\nPasal 179:\n2. Bupati yang tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n\nPasal 181:\n3. DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BERAU REGENT
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 10 OF 2020
CONCERNING
INTEGRATED PLANNING AND BUDGETING SYSTEM
REGIONAL DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BERAU REGENT,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize good governance with democratic, transparent and accountable principles, it needs to be supported by effective and efficient Regional development planning,
that in order to maintain consistency and continuity of Regional development, the procedures for evaluating draft Regional Regulations on the Regional Long-Term Development Plan and the Regional Medium-Term Development Plan, as well as the procedures for amending the Regional Long-Term Development Plan, the Regional Medium-Term Development Plan and the Regional Government Work Plan, the preparation of the Regional Long-Term Development Plan, the Regional Medium-Term Development Plan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebcb90dc-4d2d-4a2c-8861-0cefc40aa7b4","actionData","errors"]