[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebbbd642-7885-45c8-8c80-d1f414bdf134","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161 Tahun 2023 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161 Tahun 2023","number","161","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","2024-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

investasi
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 161, BN.2023 (1106)/6 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten tang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024;\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republikn Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020,Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, penambahan Investasi\r\nPemerintah pada LKI, nilai penambahan investasi pemerintah, Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan Nilai definitif penambahan Investasi Pemerintah pada LKI\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum untuk penambahan Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) pada Tahun Anggaran 2024. Investasi Pemerintah akan ditambahkan pada tiga LKI, yaitu Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, dan International Development Association. Penambahan investasi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.

\n\n

Nilai penambahan investasi pada Islamic Development Bank adalah sebesar Rp1.531.210.000.000,00 (atau setara dengan USD102,765,988.00), yang dialokasikan untuk pembayaran kenaikan saham umum keempat, keenam, dan kenaikan saham khusus. Nilai penambahan investasi pada International Fund for Agricultural Development adalah sebesar Rp59.600.000.000,00 (atau setara dengan USD4,000,000.00) untuk penambahan saham keduabelas. Sementara itu, nilai penambahan investasi pada International Development Association adalah sebesar Rp316.330.000.000,00, yang dialokasikan untuk penambahan saham kedelapanbelas, kesembilanbelas, dan keduapuluh.

\n\n

Pelaksanaan penambahan investasi ini dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah. Nilai penambahan investasi dapat melebihi nilai yang ditetapkan jika diakibatkan oleh selisih kurs, sesuai dengan undang-undang mengenai APBN tahun berjalan. Nilai definitif penambahan investasi akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan setelah pelaksanaan penambahan investasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 161 OF 2023
CONCERNING
ADDITION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA'S INVESTMENT
IN INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS
FISCAL YEAR 2024

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 32 paragraph (3) of Law Number 19 of 2023 concerning the State Budget for Fiscal Year 2024, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance regarding the Addition of the Government of the Republic of Indonesia's Investment in International Financial Institutions Fiscal Year 2024;
In view of:	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebbbd642-7885-45c8-8c80-d1f414bdf134","actionData","errors"]