[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebb6e9ff-d80d-415d-96bd-58dfe359e84b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 15 Tahun 2006","number","15","year","2006","published_date","2006-11-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

partai politik
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2006/15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan \r\nPemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan \r\nKepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah \r\ntentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. \n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEMBERI BANTUAN KEUANGAN;\r\nBAB III\r\nBANTUAN KEUANGAN;\r\nBAB IV\r\nTATA CARA PENGAJUAN BANTUAN;\r\nBAB V\r\nPENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN;\r\nBAB VI\r\nLAPORAN PENGGUNA BANTUAN KEUANGAN;\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2006. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Sukamara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan tujuan mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia dan membantu kelancaran administrasi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

Ketentuan substansial mencakup:

Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD setiap tahun anggaran.
Besarnya bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi DPRD dan disesuaikan dengan kemampuan APBD.
Untuk pertama kali, bantuan diberikan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) per kursi, yang dapat diubah setiap tahun anggaran oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Anggaran bantuan ditetapkan oleh Bupati dan dianggarkan dalam APBD.
Tata cara pengajuan bantuan meliputi penyampaian permohonan tertulis oleh DPC Partai Politik dengan melampirkan SK Kepengurusan, NPWP, Surat Keterangan Perolehan Kursi, dan Surat Pernyataan.
Penyerahan bantuan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan persyaratan administrasi seperti Surat Keterangan Bank, Surat Tanda Terima Uang Bantuan, dan Berita Acara Serah Terima.
Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 15 OF 2006
on
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 5 paragraph (3) of the Government Regulation Number 29 of 2005 on Financial Assistance To Political Parties, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Financial Assistance to Political Parties. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 5 of 2002 on the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara Regency, Lamandau Regency, Gunung Mas Regency, Pulang Pisau Regency, Murung Raya Regency and East Barito Regency in The Province of Central Kalimantan (State Gazette of 2002 Number 18, Supplement to State Gazette Number 4180); \n Law Number 31 of 2002 on Political Parties (State Gazette of 2002

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebb6e9ff-d80d-415d-96bd-58dfe359e84b","actionData","errors"]