[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ebb29870-9d95-4ba3-873e-36116fde9390","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas","short_title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-15","effective_date","2025-02-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","0a1e9c59-2b42-4e71-9c38-c0937a147de4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital","short_name","Permenkomdigi","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Kementerian Komunikasi dan Digital","place_of_enactment","","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penggunaan - Spektrum Frekuensi Radio - Izin Kelas
2025
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital NO. 2, BN 2025 (83); 16 hlm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, ketentuan penggunaan spektrum frekuensi\r\nradio berdasarkan izin kelas telah diatur dalam Peraturan\r\nMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023\r\ntentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio\r\nBerdasarkan Izin Kelas sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat atas\r\nkonektivitas internet berkecepatan tinggi, sehingga perlu\r\ndilakukan penyesuaian \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UUNoor 36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Noor 6 Tahun 2023; UU Noor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Noor 61 Tahun 2024; PP Nomor 46 Tahun 2021; Perpres Nomor 174 Tahun 2024; Permenkominfo Nomor 7 Tahun 2021; Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2021; Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan\r\nInformatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan\r\nSpektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2025. \n 16 hlm; hlm 1 sd 5 batang tubuh, hlm 6 s.d. 16 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 329).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital ini diterbitkan dengan latar belakang perkembangan teknologi dan visi Indonesia Digital, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konektivitas internet berkecepatan tinggi. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas. Perubahan tersebut meliputi ketentuan angka 18, 19, dan 20 Pasal 1 yang berkaitan dengan definisi Menteri, Direktur Jenderal, dan Direktorat Jenderal. Selain itu, dilakukan perubahan pada Lampiran I dan Lampiran II yang mengatur mengenai spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas untuk kelompok alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, serta ketentuan teknis operasional alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berdasarkan izin kelas. Peraturan ini mengatur detail mengenai spektrum frekuensi radio yang dapat digunakan oleh berbagai jenis perangkat telekomunikasi, termasuk SRD, RLAN, LPWAN, IMT berbasis izin kelas, dan PMR. Ketentuan teknis operasional mencakup daya pancar maksimum, bandwidth maksimum, dan penempatan perangkat untuk RLAN dan IMT berbasis izin kelas. Terdapat juga ketentuan khusus mengenai penggunaan RLAN di luar ruangan dan spesifikasi teknis antena yang digunakan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
ABOUT
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS
NUMBER 2 OF 2023 CONCERNING THE USE OF
RADIO FREQUENCY SPECTRUM BASED ON CLASS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that along with technological developments and to support the Indonesia Digital vision and to meet the public's need for high-speed internet connectivity, it is necessary to add radio frequency spectrum used based on class license;
that based on the considerations as referred to in letter a, the provisions for using radio frequency spectrum based on class license as stipulated in Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 2 of 2023 concerning the Use of Radio Frequency Spectrum Based on Class License are no longer in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ebb29870-9d95-4ba3-873e-36116fde9390","actionData","errors"]