[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb8e09f8-57e4-4c6a-ab75-b4e01456a394","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2023 tentang PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN MEMPAWAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mempawah","place_of_enactment","Mempawah","theme","PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN MEMPAWAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, BD.2023/NO.3, LL Kab. Mempawah : 16 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Mempawah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\r\n\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat.\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah.\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.\r\n\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.\r\n\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.\r\n\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Bab I - Ketentuan Umum: Mengatur definisi tentang program perlindungan pekerja rentan, pekerja mandiri, dan program jaminan sosial ketenagakerjaan.\r\n\r\nBab II - Perencanaan dan Penganggaran: Mengatur pemberian bantuan iuran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 100 pekerja rentan per desa di Kabupaten Mempawah.\r\n\r\nBab III - Pelaksanaan dan Penatausahaan: Menjelaskan mekanisme penetapan, pembayaran, dan distribusi iuran bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada penerima.\r\n\r\nBab IV - Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Mengatur pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program.\r\n\r\nBab V - Monitoring dan Evaluasi: Mengatur pembentukan tim untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan pekerja rentan.\r\n\r\nBab VI - Ketentuan Lain-Lain: Mengatur ketentuan mengenai pengembalian iuran untuk penerima yang meninggal dunia sebelum periode perlindungan berakhir.\r\n\r\nBab VII - Ketentuan Penutupan: Menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023. \n PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 3 TAHUN 2023 \n 14 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Mempawah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Mempawah diterbitkan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Mempawah, dengan fokus pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Pemberian bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah kepada 100 pekerja rentan di setiap desa untuk program JKK dan JKM.
Syarat-syarat penerima bantuan iuran, termasuk usia, domisili, status tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, dan kategori pekerja rentan dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Daerah.
Proses pendataan calon penerima bantuan iuran oleh Perangkat Desa, verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan penetapan melalui Keputusan Kepala Desa.
Besaran iuran JKK dan JKM yang ditetapkan sebesar Rp. 16.800,- per orang per bulan.
Mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan, termasuk penerbitan surat penetapan iuran oleh BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran iuran oleh Pemerintah Desa, dan penerbitan KPJ.
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[113],{"_114":115,"_116":117},"text","PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN MEMPAWAH","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MEMPAWAH
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF MEMPAWAH
NUMBER 3 OF 2023
ABOUT
PROTECTION PROGRAM 1 VILLAGE 100 VULNERABLE WORKERS
IN MEMPAWAH REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MEMPAWAH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement Presidential Instruction
Number 4 of 2022 concerning the Acceleration of Elimination
of Extreme Poverty and Presidential Instruction Number 2
of 2021 concerning the Optimization of the Implementation of Guarantees
Employment Social Security, it is necessary to stipulate a Program
Protection 1 Village 100 Vulnerable Workers in the Regency
Mempawah;
that based on the considerations as intended
letter a, it is necessary to stipulate a Regent Regulation regarding
Protection Program 1 Village 100 Vulnerable Workers in
Mempawah Regency;

Remembering:

Law Number 27 of 1959 concerning
Enactment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb8e09f8-57e4-4c6a-ab75-b4e01456a394","actionData","errors"]