[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb8bbe16-3671-4c1d-a350-ac71721c41bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 13 Tahun 2025 tentang STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 13 Tahun 2025","number","13","year","2025","published_date","2025-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

STANDAR-HARGA-SATUAN-DAN-ANALISIS-STANDAR-BELANJA-TAHUN-ANGGARAN-2026
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam menetapkan Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran;\r\nb. bahwa dalam pelaksanaan fungsi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, penyusunan rencana kerja anggaran dan program/kegiatan perlu berpedoman pada standar harga satuan dan analisis standar belanja, agar dalam pelaksanaan anggaran dapat terarah, terkendali, transparan, dan akuntabel;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja, dan Standar Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 247);\r\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II SHS\r\nBAB III ASB\r\nBAB IV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2025. \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kebijakan ini bertujuan agar penyusunan rencana kerja anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat berjalan secara terarah, terkendali, transparan, dan akuntabel.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk Tahun Anggaran 2026. SHS mencakup berbagai satuan biaya, mulai dari honorarium, perjalanan dinas, rapat, pengadaan dan sewa kendaraan, hingga bonus atlet dan pelatih. Dalam perencanaan APBD, SHS berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, sementara dalam pelaksanaan APBD, SHS dapat dilampaui dalam kondisi tertentu seperti kenaikan harga pasar.

Selain itu, peraturan ini mengatur ASB yang terdiri dari ASB fisik dan nonfisik. ASB berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan atau subkegiatan. ASB disusun dengan menetapkan besaran biaya tertinggi dengan mempedomani SHS, sehingga setiap kegiatan dapat diukur kewajarannya berdasarkan beban kerja dan biaya yang dibutuhkan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF NORTH TORAJA
SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF NORTH TORAJA
NUMBER 13 OF 2025
CONCERNING
UNIT PRICE STANDARDS AND EXPENDITURE STANDARD ANALYSIS
FISCAL YEAR 2026

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF NORTH TORAJA,

Considering :

that in establishing the Unit Price Standards and Expenditure Standard Analysis, the North Toraja Regency Government applies the principles of efficiency, effectiveness, compliance, and fairness;
that in the implementation of the functions of work units within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb8bbe16-3671-4c1d-a350-ac71721c41bc","actionData","errors"]