[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb8a2fff-a228-4b86-a7f0-b2583e9b608f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-07-19","effective_date","2008-08-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi dan tata kerja
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2008 /No. 4 , LL 51 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pernerintiah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 \n Undang undang Nomor 28 Tahun 1999; Urdarg undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang KETENTUAN UMUM; Pembentukan; KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS; TATA KERJA; ESELON, PENGANGKATAAN, DAN PEMBERHENTIAN; ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2008. \n Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku \n 51 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mengharuskan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang hal yang sama.

Peraturan ini membentuk organisasi dan tata kerja dinas daerah, mengatur susunan, kedudukan, tugas pokok dinas daerah, serta rincian tugas, fungsi, dan tata kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Dinas daerah bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugas, pengelolaan kekayaan daerah, pengawasan pelaksanaan tugas, penyampaian hasil evaluasi, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Peraturan ini juga mengatur susunan organisasi dinas daerah yang terdiri dari sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi. Setiap dinas memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Peraturan ini juga mengatur tentang Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

","transitional_provisions","1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.\n2. Dalam hal pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 4 OF 2008

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER 4 OF 2008
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF REGIONAL AGENCIES
NORTH BUTON REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus, the Regent Regulation of North Buton Number 01 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus needs to be reviewed;
that in connection with the intent in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization and Work Procedures of Regional Agencies of North Buton Regency;

In view of:

Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean State and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to State Gazette Number 3851);
Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb8a2fff-a228-4b86-a7f0-b2583e9b608f","actionData","errors"]